Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Pengakuan Pajak Tangguhan (Deferred Tax) dalam laporan keuangan perusahaan adalah satu hal yang relatif baru dalam dunia akuntansi di Indonesia. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam Akuntansi Pajak Penghasilan telah diperkenankan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1995, sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 PSAK No. 16, akan tetapi masih banyak yang kurang paham   tentang   pajak   tangguhan   tersebut,   baik   dari   segi   pengertian   atau pemahaman konstektual maupun aplikasinya ke dalam laporan keuangan perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. PSAK No. 46 ini sekaligus mencabut dan memperbaharui pasal 77 PSAK No. 16 tentang Pajak Penghasilan, dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan terbuka (go public) serta tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan yang tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek (non go public).

Penerapan PSAK No. 46 tersebut menimbulkan perubahan-perubahan dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Apabila sebelumnya perusahaan lazimnya menggunakan “Tax Payable Method” dalam akuntansi pajak penghasilan, maka dengan berlakunya PSAK No. 46, perusahaan harus menggunakan Balance Sheet Liability Method atau disebut juga Asset/Liability Method untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan.

Sebelum diberlakukannya PSAK No. 46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan aturan perpajakan atas hasil usaha perusahaan selama periode tahun yang bersangkutan. Aturan-aturan perpajakan tersebut mengharuskan perusahaan  melakukan  koreksi-koreksi  fiskal  (perbedaan permanen) karena terdapat perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dan  Peraturan  Perpajakan.  Akan  tetapi, aturan perpajakan tetap menggunakan data dan informasi akuntansi yang telah diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan sebagai dasar untuk menentukan koreksi- koreksi tersebut berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku.

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Koreksi-koreksi fiskal (perbedaan permanen) tersebut bagi pajak hanya untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan tahun berjalan yang akan dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Tahunan periode yang bersangkutan dan metode ini disebut dengan Metode Tanpa Alokasi (Cipta Jasatama, 2002), akan tetapi bagi akuntansi (perusahaan), setelah diberlakukannya PSAK No. 46, koreksi-koreksi tersebut akan memunculkan perbedaan-perbedaan, ada yang bersifat permanen (tetap) dan ada yang bersifat temporer (waktu). Perbedaan permanen tidak menimbulkan konsekuensi pajak di masa mendatang, namun sebaliknya perbedaan sementara memunculkan konsekuensi pajak di masa mendatang. Perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya selain menimbulkan beban pajak penghasilan tahun berjalan/pajak kini (perbedaan permanen), juga akan memunculkan akun baru, yaitu akun pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan (perbedaan sementara), dan keduanya akan digunakan dalam perhitungan laba bersih setelah pajak perusahaan.

Dengan  diberlakukannya  PSAK  No.  46  secara  efektif  mulai  tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan terbuka (go public) serta tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan yang tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek (non go public), perusahaan diharuskan untuk menghitung dan mengakui pajak kini (untuk tujuan perpajakan) dan pajak tangguhan (untuk tujuan akuntansi).

1.2.   Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil survey pendahuluan terhadap perusahaan PT. X, penulis menemukan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atas pemberlakukan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. PT. X sebelumnya hanya menghitung beban pajak penghasilan tahun berjalan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan kesesuaian laporan keuangannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (Tax Payable Method), akan tetapi perusahaan diharuskan pula  untuk  menghitung  pajak  tangguhan  atas  konsekuensi  pajak  di  masa mendatang (Balance Sheet Liability Method atau Asset/Liability Method). Dengan adanya perubahan perlakuan akuntansi tersebut, perusahaan merasa kesulitan mengklasifikasikan koreksi-koreksi   fiskal  yang dilakukannya ke dalam perbedaan-perbedaan (permanen atau sementara) yang nantinya akan digunakan untuk menghitung pajak tangguhan tersebut.

Print Friendly

tags for the article:

psak no 46 (20)
PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 46 TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Perusahaan X)

Leave a Reply