Referensi Jurnal Skripsi

  1. Peran Kantor Pertanahan Mengapresiasikan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah di Kecamatan Berastagi Setelah Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
  2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004
  3. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di PD Pasar Kota Medan Sebagai Sarana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
  4. Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah (Study Kasus Kabupaten Deli Serdang)
  5. Kedudukan PT. Jamsostek Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Setelah Adanya UU No.40 Tahun 2004
  6. Tugas Pokok BAPPEDA Dalam Sistem Pemerintahan Daerah ( Studi PEMKAB Deli Serdang)
  7. Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Mengawasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
  8. Peranan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Utara
  9. Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Medan
  10. Peranan PD. Pasar Kota Medan Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Pegawai Tetap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Pasar Kota Medan
  11. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Penebangan Pohon pada Dinas Pertamanan Kota Medan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002
  12. Proses Pemeriksaan Dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
  13. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja/Buruh Yang Terkena PHK Akibat Efisiensi Dalam Suatu Perusahaan (Studi Kasus : Keputusan MA No. 37 K/PHI/2006 antara K,kkkkPT. Manunggal Punduh Sakti Vs Sustiningsih dan Winarki)
  14. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pajak Hotel Dalam Hubungannya Dengan Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Sesuai PERDA No. 28 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Tanah Karo-Kabanjahe)
  15. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Studi Kantor Kejaksaan Negeri Medan)
  16. Tinjauan Yuridis Pelimpahan Wewenang Dalam Kegiatan Administrasi Pertanahan Bagi Penyelenggaran Perumahan
  17. Tinjauan Atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Dalam Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
  18. Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Berdasarkan Kepmen No.25 Tahun 2004 (Studi Kota Lubuk Pakam III)
  19. Prosedur Penebangan Pohon Pada Dinas Pertamanan Kota Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  20. Efektivitas Pelayanan Pajak Kenderaan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
  21. Prosedur Perolehan Izin Usaha Pada Rumah Toko Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  22. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt)
  23. Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Penyaluran Beras Bersubsidi DI BULOG Kutacane
  24. Prosedur Pengajuan PHK Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Studi Atas Putusan UU Nomor 2 Tahun 2004
  25. Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jika Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
  26. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Kota Medan)
  27. Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemko Medan)
  28. Fungsi Ruang Terbuka Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)
  29. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tening Tinggi Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  30. Implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kota Padang Sidempuan)
  31. Tinjauan Yuridis Tentang Pengelolaan Perparkiran Kota Medan Perda Nomor 10 Tahun 2011 (Studi Pemko Medan)
  32. Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Aparatur Yang Bersih Dan Berwibawa Dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Tehradap Pegawai Negeri Sipil (Studi Tentang PNS di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)
  33. Prosedur Penebangan Pohon Pada Dinas Pertamanan Kota Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  34. Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Aparatur yang Bersih dan Berwibawa dengan Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Tentang PNS di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan)
  35. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 TAHUN 2012
  36. Tinjauan Yuridis Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Mengacu Kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Pejabat Negara Yang Berperan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  37. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Medan Timur)
  38. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum (Undang-Undang no.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum) di Kota Medan
  39. Penyederhaan Prosedur Perizinan Bagi Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan
  40. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja Buruh perempuan di PT. Indofood
  41. Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli
  42. Peranan Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  43. Tinjauan Yuridis Sinkronisasi Undang-Undang Kehutanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Dikaitkan dengan Undang-undang Penataan Ruang Serta Akibat Hukumnya
  44. Proses Pendataan Perolehan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (e-Ktp) Di Kecamatan Medan Amplas Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara
  45. Tinjauan Atas Pelaksanaan Dan Hambatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Di Badan Pertanahan Nasional Binjai
  46. Proses Pengikatan Kredit Dengan Sk Camat Sebagai Agunan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Medan
  47. Peranan BKKBN Dalam Pengaturan Kependudukan Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kota Medan)
  48. Tinjuan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kota Padang Sidempuan
  49. Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan Di Kota Tebing Tinggi
  50. Kajian Hukum Adminstrasi Negara Tentang Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Bupati Lhokseumawe (Aceh Utara)
  51. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  52. Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang Lurah dalam Hal Pembuatan e-KTP Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi di Kelurahan Gedung Johor Kota Medan)
  53. Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 14 Tahun 2006 (Studi di Kabupaten Deli Serdang)
  54. Perjanjian Kartel Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia Sebagai Pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)
  55. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenagan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa
  56. Realisasi Pengutipan Retribusi Perparkiran di Kota Medan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  57. Studi Tentang Penerbitan Akta Catatan Sipil Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
  58. Hubungan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Medan
  59. Perolehan Izin Praktik Dokter Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  60. Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah Dan Kepala Pemerintahan Dalam Melaksanakan Tugas Yang Efektif Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  61. Prosedur Penerimaan Sawit Rakyat Ke Pabrik Kelapa Sawit ( Pks ) Di Ptpn Ii Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara ( Studi Di Ptpn Ii Sawit Seberang )
  62. Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Terwujudnya Catur Tertib Pertanahan Di Kota Tebing Tinggi
  63. Prosedur Perolehan Izin Prinsip Penyelenggaraan Internet Service Provider Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  64. Efektifitas Dari Pelaksanaan Pelimpahan Tugas Dari Walikota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara
  65. Prosedur Gas Lpg 3 Kg Pada Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kabupaten Deli Serdang)
  66. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Negara Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  67. Pencatatan Kelahiran Di Kabupaten Dairi Dalam Rangka Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara
  68. Prosedur Perolehan Izin Mendirikan Yayasan Ditinjau dari Segi Hukum Administrasi Negara (Studi Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam AL Islahiyah Kota Binjai)
  69. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau dari Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia
  70. Analisis Yuridis Tentang Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Belum Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kecamatan Medan Denai)
  71. Beberapa Kendala Dalam Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota)
  72. Peranan Grant Sultan Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Dikaitkan Dengan Konversi Hak Atas Tanah
  73. Prosedur Pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Kota Medan)
  74. Aspek Hukum Administrasi Negara Tentang Mekanisme Pemberian Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Medan
  75. Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Peraturan Daerah Kota Medan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 37 Tahun 2002, Tentang Pendirian Lokasi Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum)
  76. Prosedur Pengujian Kendaraan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2012 Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara (Studi Di Kabupaten Karo)
  77. Prosedur Pemutasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Studi Di Polresta Medan)
  78. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
  79. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)
  80. Prosedur Perolehan Perizinan Penyiaran Radio Swasta Lokal Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi Pada Radio Most Fm Medan)
  81. Prosedur Mutasi Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Ditinjau Dari Persektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum)
  82. Kepastian Hukum Bagi Bank Sebagai Kreditur Atas Tanah Yang Belum Terdaftar Sebagai Agunan Pada PT. Bank SUMUT Cabang Gunung Tua
  83. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002
  84. Kesadaran Hukum Masyarakat Nias Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Nias)
  85. Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah : Studi Kasus Pelaksanaan Pembebasan Tanah Jalan Arteri Bandara Kualanamu
  86. Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi di Kecamatan Sibolga Kota)
  87. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ujung Gading Kabupaten Labuhan Batu Selatan)
  88. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Medan)
  89. Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Prespektif Hukum Administrasi Negara
  90. Prosedur Penugasan Personal Polri Menjadi Pengajar Pendidikan Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Sampali Medan)
  91. Tinjauan Yuridis Hak – Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Berdasarkan Ketentuan Pmna/Kepala Bpn Nomor 5 Tahun 1999 Dikaitkan Dengan Putusan Mk Nomor 35/Puu-X/2012
  92. Pengawasan Izin Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan(Studi Pemko Medan)
  93. Mekanisme Jabatan Struktural Dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara(Studi Pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)
  94. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Rumah Sakit Jiwa (Rsj) Provinsi Sumatera Utara
  95. Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Rantau Prapat Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2011
  96. Prosedur Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Studi Desa Kutambaru Kecamatan Munthe Kabupaten Karo)
  97. Prosedur Pendelegasian Wewenang Ditinjau dari Persepektif Hukum Administrasi Negara (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan)
  98. Prosedur Perolehan Izin Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara ( Studi Di Kota Medan )
  99. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Terhadap Masyarakat Dikecamatan Sidamanik Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Serta Pelaksanaannya Berdasarkan Uu Pa Dan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997
  100. Studi Tentang Penerbitan Akta Catatan Sipil Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Print Friendly

tags for the article:

juduk skripsi hukum administrasi negara (2), judul-judul makalah tentang hukum administrasi publik (2), jurnal skripsi han (2), tesis hukum administrasi negara (2)
Judul2 Hukum Administrasi Negara baru

Leave a Reply