Referensi Jurnal Skripsi

  1. Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Studi Putusan Makamah Agaung Nomor 365 K/Pid/2012)
  2. Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif
  3. Tanggungjawab Underwriter (Penjamin Emisi Efek) Terhadap Surat Hutang yang Tidak Dibayar Pada Saat Jatuh Tempo (Studi Kasus Atas Surat Hutang yang Diterbitkan oleh Indah Kiat International Finance B. V.)
  4. Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan Perusahaan Publik
  5. Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  6. Liberalisasi Pendidikan Dalam Kerangka GATS : Kajian Hukum Terhadap Pendirian Perguruan Tinggi Asing Di Indonesia
  7. Analisis Hukum Terhadap Upaya PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PBI Nomor 11/28/PBI/2009
  8. Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Mendukung Iklim Usaha dan Investasi
  9. Analisis Hukum Ketentuan Fakta Materil dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Indonesia
  10. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Money Laundering dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1329K/PID/2012)
  11. Perlindungan Konsumen Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box (Studi Pada PT. Bank Panin Cabang Pembantu Tebing Tinggi
  12. Peran Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Perwalian Khusus Anak di Bawah Umur Bagi Warga Keturunan Timur Asing (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)
  13. Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Diluar Golongan yang Diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  14. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan.
  15. Analisis Permohonan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas oleh Tenaga Kerja ( Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor.401 K/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor.195 PK/Pdt. Sus/2012 antara Rohani,dkk melawan PT. Indah Pontjan)
  16. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1202 K/PID.SUS/2009)
  17. Kajian Hukum Normatif Terhadap Sanksi Administrasi Negara Dalam Qanun Kota Banda Aceh
  18. Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Terkait dengan Hak Menerima Kunjungan Keluarga Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan
  19. Peranan Kepolisian Resor Labuhan Batu Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Kabupaten Labuhan Batu)
  20. Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing dalam Rangka Pendoportasian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)
  21. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penyidikan di Polresta Medan dan Kejari Medan)
  22. Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  23. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Pedesaan (Studi Putusan MA No. 2093 K / Pid. Sus / 2011)
  24. Peranan Balai Lelang Swasta pada Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus pada PT. Balai Lelang Sukses Mandiri)
  25. Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/PID.B/2012/PN.MDN. Tanggal 08 Oktober 2012
  26. Peranan Polri dalam Mengembangkan Kerjasama Internasional Guna Penanggulangan Kejahatan Narkotika yang Terorganisir
  27. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata Terhadap Aset BUMN
  28. Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminatif Ras dan Etnis
  29. Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 463/Menhut-II/2013 di Kota Batam.
  30. Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Kartu Kredit Pada PT.Bank Negara Indonesia Sentra Bisnis Kartu Medan
  31. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai
  32. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
  33. Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT. Bank Sumut
  34. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan
  35. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Penyitaan Jaminan Atas Tanah Hak Milik Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
  36. Hak dan Kewajiban Kurator Pasca Putusan Pembatalan Pailit Pada Tingkat Kasasi Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus Kepailitan PT. Telkomsel vs PT. Prima Jaya Informatika)
  37. Peran Auditor Independen Dalam Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dari Itikad Buruk Direksi
  38. Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Salah Satu Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
  39. Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
  40. Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
  41. Aplikasi Kebijakan Hukum Piana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Kementerian Sosial Pamardi Putra “Insyaf” Sumatera Utara)
  42. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri)
  43. Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian
  44. Analisis Hukum Terhadap Investor Institusional Sebagai Salah Satu Penentuan Fakta Materil Dalam Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal
  45. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Medan
  46. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Industri Elektronik Rumah Tangga Di Sumatera Utara (Studi Pada PT. Neo National)
  47. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia (Studi Pada PT. REA KALTIM PLANTATION – Jakarta)
  48. Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia Ditinjau dari UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasan
  49. Kekuatan Pembuktian Kode Wibe Site Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  50. Analisis Yuridis Tentang Penentuan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  51. Sinkronisasi Antara Hukum Pajak Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
  52. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Persetujuan Istri Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 330K/Pid/2012)
  53. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Ketentuan Kontrak Standar Pada Pembiayaan Syariah Bank Syariah Mandiri Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  54. Kekuatan Mengikat Klasula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis Yang Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata
  55. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia)
  56. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh CV Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Binjai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 05/Pid.Sus K/2011/PN Medan)
  57. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
  58. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pemberhentian Dengan Hormat Pada Anggota POLRI (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 52/G.TUN/2005/PTUN-Medan)
  59. Perubahan Status Perusahaan Listrik Negara Dari Perum Menjadi Perseroan Dalam Kaitannya Dengan Public Service Obligation (PSO)
  60. Tanggung Jawab Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yang Overstated di Pasar Modal
  61. Analisis Komparatif Yuridis Kebijakan Anti Dumping Antara Indonesia Dan Filipina
  62. Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
  63. Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pengembalian Utang Pembiayaan Bermasalah Dalam Praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan
  64. Analisis Yuridis Kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Setelah Berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  65. Analisis Gugatan bersifat in rem terhadap hasil tindak pidana korupsi pada sistem hukum Common Law
  66. Kajian Hukum Administrasi Lingkungan Tentang Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit
  67. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  68. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  69. Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal
  70. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi pada Kabupaten Nias Barat)
  71. Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia
  72. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Terhadap Putusan MARI No 68 K/PID.SUS/2008 An ADELIN LIS)
  73. Kebijakan Selektif (Selective Policy) Masuknya Orang Asing ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  74. Analisis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Jual Beli Piutang Dalam Pembiayaan Anjak Piutang
  75. Analisis Terhadap Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Sumatera Utara (Studi Putusan MA – RI No. 382 K/TUN/2010)
  76. Analisis Hukum Terhadap Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah
  77. Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika
  78. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perijinan Di Kabupaten Deli Serdang
  79. Analisis Hukum Perjanjian Kerja Outsourcing Studi Pada Perjanjian Kerja Antara PT. Mahkota Grup Dengan PT. ISS Indonesia
  80. Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah
  81. Analisis Hukum Terhadap Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Pengaturan Pendaftaran Tanah
  82. Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Pada Praktek Multi Partai Di Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945
  83. Kedudukan Dan Kewenangan Lembaga Ombudsman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
  84. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kekayaan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
  85. Pengaturan Ketentuan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah
  86. Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Kebebasan Beragama Dalam Konstitusi Republik Indonesia
  87. Sistem Kameralisme Dalam Parlemen Indonesia (Kajian Hukum Normatif Terhadap Kedudukan DPD RI)
  88. Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika
  89. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak Dari Pidana Penjara
  90. Analisis Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Perusahaan (Studi Pada PT. Inalum Asahan)
  91. Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Konteks Otonomi Daerah (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara)
  92. Penetapan Harga Barang Yang Tidak Berdasarkan Nilai Mata Uang Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi di Carrefour dan Maju Bersama Medan)
  93. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di LAPAS Labuhan Ruku)
  94. Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terkait dengan Sustainable Development
  95. Implikasi Pemberlakuan Asas Cabotage Dalam Pelayaran Nasional Terhadap Eksistensi Perusahaan Angkutan Laut Indonesia Pada Perdagangan Bebas Dalam Kerangka WTO
  96. Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada PT Tirta Investama)
  97. Analisis Hukum Upaya Bank Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Kredit Macet (Studi Pada PT. Bank Sumut)
  98. Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang : studi atas Perda nomor. 3 tahun 2000 tentang Retribusi Pasar
  99. Analisis Hukum Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Pada Pt. Perkebunan Sumatera Utara)
  100. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi BHMN
  101. Sistem Penghukuman Bagi Pecandu Narkotika Pada Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  102. Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur Penerima Hak Jaminan Resi Gudang
  103. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Studi Kasus Desersi di Pomal Lantamal I Belawan)
  104. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
  105. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (Studi Kasus Pungutan Liar Di Jembatan Timbang Sibolangit Sumatera Utara)
  106. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat
  107. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Bagian Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar)
  108. Kewenangan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Investasi Pemerintah
  109. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Merek Sebagai Kejahatan Di Bidang Ekonomi
  110. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Salah Satu Kewajiban Bank (Studi Pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe)
  111. Aspek Hukum Atas Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup Ke Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi: Studi Pada Universitas Sumatera Utara – Medan
  112. Analisis Yuridis Mengenai Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender Of The Last Resort Perbankan
  113. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan MK RI NO. 53/PUU-VI/2008)
  114. Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Atas Nama Terpidana Darianus Lungguk Sitorus
  115. Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Trafficking In Person Sebagai Extra Ordinary Crime
  116. Tanggung Jawab Direksi Dalam Pelepasan Asset Tidak Bergerak Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  117. Peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Aceh (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2007-2012)
  118. Tinjauan Yuridis Terhadap Spin Off Dalam Restrukturisasi Perseroan
  119. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Nomor: 3212/Pid.B/2007/PN. Mdn
  120. Peranan Hakim Pengawas dalam Pemberesan Harta Pailit
  121. Kewenanangan Pengurus Terhadap Harta Kekayaan Perusahaan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  122. Kajian Alat Bukti Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana
  123. Pelaksanaan Penahanan Dan Pelayanan Tahanan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rutan Klas I Medan)
  124. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Jangka Pendek Melalui Kewenangan Bank Indonesia Terhadap Bank-Bank Bermasalah Dalam Pembayaran Kredit (Studi Terhadap Kasus Bank Century)
  125. Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Jaminan Tidak bergerak yang dibeli berdasarkan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
  126. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemilu dalam UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
  127. Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Di Semarang)
  128. Pembinaan Narapidana Tentara Nasional Indonesia Yang Menjalani Hukuman Pidana Di Pemasyarakatan Militer (Studi Kasus di Pemasyarakatan Militer Medan)
  129. Evaluasi Peraturan Daerah Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  130. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Tentang Pelanggaran Larangan Kampanye (Studi Kasus : Putusan Nomor : 199/PID/2009/PT.MDN)
  131. Analisis Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus ( Studi Di Dean Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues )
  132. Pengaturan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik Terkait Perlindungan Hak Tenaga Kerja Di Pasar Modal Indonesia
  133. Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia NO.13/09/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah Dan Unit Usaha Syari’ah (UUS)
  134. Perbandingan Antara Garis Politik Hukum Menurut GBHN RI 1998 dan RPJPN di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
  135. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Karyawan Dalam Kepailitan Perseroan
  136. Peran Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
  137. Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap Perkembangan Copyright (Hak Cipta) Pada Masyarakat Islam Indonesia
  138. Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme
  139. Tinjaun Kritis Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial RI Pasca Amandemen UUD 1945
  140. Hak Istimewa Dalam Perjanjian Pemberian Garansi Oleh Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Kepailitan
  141. Sistem Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil Dalam Penempatan Jabatan Struktural di Kabupaten Pakpak Bharat
  142. Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak dalam Sudut Kebijakan Hukum Pidana (Studi di Kota Medan)
  143. Kedudukan Pemegang Saham Pengendali Dalam Struktur Kepemilikan Bank Di Indonesia
  144. Kebijakan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian (Studi di Wilayah Hukum Polres Asahan)
  145. Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Dalam Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)
  146. Perlindungan Hukum Mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Perjanjian Kerja (Studi Pada CV. Aneka Usaha Cabang Medan)
  147. Perampasan Asset Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Rezim Civil Forfeiture
  148. Analisis Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Oleh Bank Indonesia Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  149. Sikap Pengadilan Terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi Pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)
  150. Aspek Hukum Jaminan Dalam Perbankan Syariah
  151. Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)
  152. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polda Sumut)
  153. Tinjauan Yuridis Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Pemberian Likuiditas Pada Bank Umum (Studi Kasus PT. Bank Century, Tbk)
  154. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Pidana)
  155. Kekuatan Hukum Merek Yang Didaftarkan Atas Dasar Itikad Tidak Baik
  156. Analisa Hukum Mengenai Ketentuan Perdagangan Regional Dalam Kerangka WTO (Studi Terhadap Kesepakatan AFTA-China)
  157. Aspek Hukum Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pada Pt. Bank Sumut
  158. Analisis Yuridis Terhadap Sertifikasi Guru Berbasis Portofolio
  159. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dikaitkan Dengan Kepabeanan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
  160. Analisis Hukum Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Melalui Pasar Modal: Studi Mengenai Go Public Pt. Krakatau Steel (Persero) Tbk
  161. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Kajian Terhadap Motif Ulos Batak Toba)
  162. Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari Kewenangan Daerah
  163. Peranan Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara)
  164. Tinjauan Kritis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
  165. Pertanggungjawaban Pidana PJTKI dalam kasus Human Trafficking
  166. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Pengadaan Barang Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tebing Tinggi)
  167. Perlindungan Hukum Atas Klaim Dari Pemilik Barang Kepada Freight Forwarder / UJPT ( Usaha Jasa Pengangkutan Dan Transportasi) Khusus Dibidang Perairan
  168. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika
  169. Kewenangan Kreditur Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 05/ PKPU/ 2010/ PN. Niaga – Medan)
  170. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten di Indonesia
  171. Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  172. Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Rezim Anti Money Laundering
  173. Kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) Dalam Penanganan Money Laundering Di Pasar Modal
  174. Penanggulangan Kejahatan Trafficking Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  175. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Terhadap Tindak Pidana Korupsi
  176. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lembaga Kepailitan
  177. Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  178. Peran Imigrasi Dalam Penanganan Pengungsi Warga Negara Asing Di Kota Medan
  179. Fungsi Pengawasan Bapepam-LK dalam praktek insider trading terhadap perusahaan publik dalam pasar modal
  180. Pertanggungjawaban Pidana Direksi Terkait Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
  181. Tinjauan Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Rezim Anti Money Laundering
  182. Peranan Pemerintah Dalam Pengawasan Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
  183. Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 65/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)
  184. Kewenangan Gubernur Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
  185. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
  186. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Kepada UMKM Pada Bank BUMN Berdasarkan Prinsip Business Judgement Rule
  187. Prisonisasi Dan Masalahnya Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)
  188. Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar
  189. Pengaturan Perusahaan Umum Bulog Sebagai Badan Usaha Milik Negara PSO (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
  190. Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Medan)
  191. Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Penelitian di PT INALUM di Kabupaten Batu Bara)
  192. Pelaksanaan Hak Pengelolaan Atas Tanah Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (PERSERO)Cabang Belawan
  193. Analisis Yuridis Pemberian Kredit Oleh Bank Terhadap Yayasan
  194. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pertanahan Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
  195. Pendaftaran Paten Sederhana : Studi Mengenai Faktor – Faktor Penghambat Dalam Pendaftaran Paten Sederhana Di Bidang Teknologi Alat – Alat Pertanian Di Kota Medan
  196. Ketentuan Harmonisasi Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Menghadapi Perdagangan Bebas Regional Ditinjau Dari Sudut Kepabeanan
  197. Analisis Terhadap Status Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  198. Hak Eksekutorial Kreditur Preferen Dalam Kepailitan Debitor
  199. Analisis Terhadap Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Waralaba (Studi terhadap Perjanjian Kerjasama Yayasan Pendidikan Oxford Course Indonesia)
  200. Analisis Hukum Kontrak Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia
  201. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi Di Kota Medan)
  202. Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Propinsi Aceh
  203. Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi
  204. Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Dalam Rangka Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Di Daerah Sumatera Utara
  205. Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kriminalisasi Di Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
  206. Kebijakan Di Bidang Perdagangan Yang Tanggap Terhadap Perubahan Makrostruktur Sistem Internasional(Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian AFTA Cina-Indonesia)
  207. Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Gayo Lues
  208. Analisis Tentang Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam
  209. Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Sengketa Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Kota Medan)
  210. Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sebagai Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Studi Di Pemerintahan Kota Tanjung Balai )
  211. Pelaksanaan Putusan Maisir Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
  212. Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
  213. Analisa Yuridis Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah
  214. Kedudukan Hukum Eksekutif Daerah Dan Legislatif Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah
  215. nalisis Hukum Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
  216. Analisis Juridis Terhadap Fungsi Dan Peran Program Jamsostek Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Kota Medan
  217. Harmonisasi Pengaturan Badan Pelaksana Migas Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Dan Pengaruhnya Terhadap Kontrak Kerjasama BPmigas Dengan PT Pertamina EP
  218. Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Peranan Bappeda Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan (Studi Pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara)
  219. Perubahan Akta Pendirian Yayasan Setelah Keluarnya Uu No 16 Tahun 2001 Jo Uu No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
  220. Kewenangan Bpkp Dan Kejaksaan Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi
  221. Penerapan Prinsip-Pprinsip Good Corporate Governance, Khususnya Prinsip Keterbukaan Dalam Proses Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di Lingkungan Bumn Perkebunan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero))
  222. Peran Polri Dalam Pemberantasan Praktek Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia
  223. Analisis Yuridis Fungsi Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan BUMN
  224. Perlindungan Hukum Terhadap Paten Asing Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
  225. Analisis Terhadap Kepemilikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Studi Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara
  226. Penegakan Peraturan Keimigrasian Dalam Mencegah Masuknya Imigran Illegal Ke Indonesia
  227. Analisis Pengimplementasian Rezim Civil Forfeiture Dalam Pemberantasan Money Laundering
  228. Mediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
  229. Tindakan-Tindakan Hukum Keimigrasian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Visa Di Medan
  230. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara
  231. Analisis Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara
  232. Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan
  233. Pengoplosan Beras Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  234. Analisis Hukum Terhadap Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Pakpak Bharat
  235. Sinergi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
  236. Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Bank Dalam Pembayaran Letter Of Credit
  237. Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kerugian Perseroan Dalam Self Dealing (Analisis Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 305/Pdt.G/1998/PN.JAK.SEL)
  238. Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  239. Analisis Hukum Kebijakan Tarif Cukai Terhadap Industri Hasil Tembakau Di Sumatera Utara
  240. Analisis Yuridis Tentang Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006
  241. Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  242. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Tni Al Dalam Penanganan Tindak Pidana ”Illegal Fishing” (Studi Pada Lantamal I Belawan)
  243. Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 63 K/Pid/2007)
  244. Unsur Itikad Baik Dalam Pengelolaan Perseroan Oleh Direksi
  245. Analisis Hukum Terhadap Dakwaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Penuntut Umum (Putusan Mahkamah Agung No.2642 K/Pid/2006)
  246. Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkoba Sebagai Predicate Crime On Money Laundering
  247. Eksistensi Low Cost Carrier Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha
  248. Pengaturan Penggunaan Dan Pengawasan Label Halal Terhadap Produk Makanan Perspektif Perlindungan Konsumen
  249. Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional
  250. Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
  251. Analisis Hukum Terhadap Letter Of Credit Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
  252. Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Untuk Menciptakan Perusahaan Yang Sehat Dan Efisien
  253. Analisis Pengalihan (Oper Kredit) Hak Pada Kredit Pemilikan Rumah: Studi Di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan
  254. Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Industri Kecil Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Industri Kecil Pembuatan Sepatu Di Pusat Industri Kecil (PIK) Medan)
  255. Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam Tentang Khalwat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat)
  256. Pemberian Izin Industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Study Di Kota Medan)
  257. Analisis Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah
  258. Analisis Hukum Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Studi Pada Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya)
  259. Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Bisnis Internasional
  260. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi
  261. Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dengan Pengusaha di Luar Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  262. Hak Guna Usaha Versus Hak Garapan Masyarakat (Studi Mengenai Sengketa Antara PTPN II Perkebunan Sampali Dengan Masyarakat Di Desa Sampali Deli Serdang)
  263. Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Dalam Mengatasi Krisis Perbankan (Studi Perbandingan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI))
  264. Perubahan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) Ditinjau Dari Hukum Pengelolaan Keuangan Negara
  265. Rekaman Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang
  266. Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
  267. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)
  268. Analisis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor
  269. Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)
  270. Pemanfaatan Hak Pakai Atas Tanah Sebagai Objek Hak Tanggungan Dalam Praktek Perbankan (Suatu…
  271. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atau Ahli Warisnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)
  272. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Kerja Sebagai Salah Satu Program Dari Jamsostek Terhadap Buruh Harian Lepas Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
  273. Penerapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Berkaitan Dengan Pemberian Izin Lokasi Pemukiman Di Kota Medan
  274. Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Koperasi dengan Pembebanan Hak Tanggungan
  275. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Di Kawasan Industri Medan (KIM)
  276. Aspek Juridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Setelah Keluarnya Peraturan…
  277. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan akibat Kejahatan Kesusilaan (Studi Kasus Di Wilayah…
  278. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Setelah Terjadi Perceraian (Penelitian Di Kota Banda Aceh)
  279. Kesetaraan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Hukum Adat Karo (Studi Di Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo)
  280. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam
  281. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Melalui Perusahaan…
  282. Kedudukan Gadai Adat Tanah Sawah Di Kabupaten Aceh Besar
  283. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak atas Tanah Pada Kantor Pertanahan di Kota Medan
  284. Pemberdayaan Tugas Dan Fungsi Surveyor Kadastral Dalam Penerbitan Surat Ukur Di Wilayah Kerja…
  285. Peran Dan Tanggung Jawab Underwriter Dalam Perjanjian Full Commitment Di Pasar Perdana
  286. Analisis Perlindungan Hukum Investor Penanaman Modal Asing Melalui Putusan Pailit
  287. Bantuan Hukum Bagi Anak Nakal Dalam Lingkungan Wewenang Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan
  288. Kedudukan Anak Di Bawah Umur Atas Harta Peninggalan Orangtuanya Pada Masyarakat Minangkabau…
  289. Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran VCD Porno Dalam Penanggulangan Kejahatan Susila Di Kalangan Anak-Anak
  290. Perlindungan Dan Pengurusan Terhadap Anak Di Bawah Umur Setelah Orang Tua Meninggal Dunia Pada…
  291. Conflict of interest Tidak Langsung Oleh Direktur Dalam Mengelola Perseroan Terbatas
  292. Perjanjian Pembiayaan Al Baiu Bithaman Ajil Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Sistem Bagi Hasil…
  293. Beberapa Kendala Yuridis Dan Sosiologis Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat…
  294. Tugas Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten…
  295. Peranan Perjanjian Antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Dengan Tenaga Kerja…
  296. Kewenangan Direksi Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
  297. Pengaturan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dan Pasien
  298. Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
  299. Suatu Tinjauan Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004 Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam…
  300. Tanggung Jawab Perusahaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terhadap Kelestarian Lingkungan Hutan
  301. Kedudukan Dan Peran Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Dalam Pengawasan Fungsional Setelah Keluarnya…
  302. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Merek
  303. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Pada Masyarakat Mandailing…
  304. Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas
  305. Analisis Hukum Terhadap Penataan Tata Ruang Kota Medan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
  306. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Anak-Anak (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)
  307. Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Yayasan terhadap Penyalahgunaan Dana Kekayaan Yayasan
  308. Analisis Hukum Peranan Reorganisasi Perusahaan Dalam Menghindari Pembubaran (Studi Pada PT. BANK SUMUT)
  309. Keberadaan Hak Ulayat Di Kabupaten Simalungun
  310. Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif
  311. Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Tukar Menukar (Ruilslag) Atas Tanah Hak Pakai Instansi Pemerintah
  312. Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Wanprestasi Pada Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah (Studi Komparatif Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 dan Asuransi Takaful)
  313. Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Nias
  314. Analisis Pengaturan Pasar Sekunder Dalam Mekanisme Pasar Modal di Indonesia
  315. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 Dan Otonomi Khusus Di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
  316. Fungsi Pendaftaran Fidusia Dalam Eksekusi Terhadap Objek Jaminan
  317. Penataan Penguasaan Tanah Pada Kawasan Wisata Alam Bukit Lawang Pasca Banjir Bandang
  318. Penanggulangan Kejahatan Money Laundering Melalui Kebijakan Kriminal
  319. Pengangkatan Anak Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau, Tinjauan Atas Beberapa Penetapan Hakim
  320. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mudharabah) Antara Debitur Dan Bank Dengan Sistem Syari`ah (Penelitian Di Bank BNI Syariah Medan)
  321. Pengaturan Insider Trading Dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Terhadap Pasar Modal Indonesia
  322. Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Masyarakat Karo (Kajian Kasus Di Desa Kubu Colia, Kecamatan Tiga…
  323. Iventarisasi Dan Identifikasi Putusan Mahkamah Agung Tentang Perkawinan Dan Akibatnya Terhadap Harta Perkawinan
  324. Pelaksanaan Hukum Waris Islam Dalam Lingkungan Adat Mandailing Godang
  325. Perlindungan Hukum Desain Industri Untuk Memajukan Sektor Perindustrian
  326. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahliwarisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)
  327. Peranan Konsulen Hukum (Legal Counselor/Legal Advisor) Pada Kelembagaan BPK-RI Di Jakarta Dan Medan
  328. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Kota Medan
  329. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam
  330. Class Actions Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Medan
  331. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak (Adoptie) Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara…
  332. Akuntability Perusahaan Terhadap Lingkungan (Studi Mengenai PT. Toba Pulp Lestari )
  333. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan
  334. Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Pemborongan Bidang Konstruksi Proyek Pemerintahan Kabupaten…
  335. Alas Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Rakyat Pada Areal Perkebunan PTPN II Di Kabupaten Deli Serdang
  336. Analisis Hukum Terhadap Keberadaan Kuasa Mutlak Dalam Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah
  337. Kajian Pembuatan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan…
  338. Peran Hukum Perbankan Dalam Pemberdayaan Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam)
  339. Aspek Hukum Perubahan Perusahaan Umum Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan Dalam…
  340. Analisis Pemberlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan…
  341. Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Bersifat Simulasi
  342. Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Sistem Kewarisan Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam
  343. Tanggung Jawab Pembayaran Harga Kontrak Kerja Konstruksi Dan Pengadaan Barang Milik Pemerintah…
  344. Aspek Hukum Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Melalui Sisminbakum
  345. Kajian UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Ditinjau dari Perspektif UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)
  346. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mengamankan Bandara Udara Internasional Polonia Medan
  347. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan Domestic Regulations WTO
  348. Sistem Pengawasan Terhadap Konstruksi Bangunan Menurut Hukum Perizinan
  349. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
  350. Simpanan Bajapuik Di Sumatera Barat (Studi Pada KUD Dwi Sri Kabupaten Padang Pariaman)
  351. Kedudukan Sanksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana
  352. Pemberian Izin industri Dalam Rangka Public Service Pemerintah Daerah Untuk Melakukan Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Study Di Kota Medan)
  353. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan
  354. Konsep Islam Dalam Instrumen Pasar Modal
  355. Penerapan Sistem Peradilan 2 (Dua) Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Study Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  356. Proses Peradilan Perkara Anak Nakal Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997
  357. Menyelamatkan Kehidupan Ihan Batak (Tor soro/Labeobarbus soro) Dari Aspek Peraturan Pidana
  358. Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengadaan Barang
  359. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi
  360. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Kontrak Terapeutik (Studi Kasus Antar Rumah Sakit Dan Pasien di RSU Dr. Pirngadi, RSU. Haji Dan RSU. Sundari)
  361. Pendaftaran Tanah Hak Adat Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum (Suatu Penelitian di Kota…
  362. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Setelah Peleburan Perusahaan Perseroan Terbatas Pada PT.Perk…
  363. Konsep Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup Pada Nelayan Tradisional Di Kotamadia Semarang
  364. Hak Janda Dari Pegawai Negeri Sipil Setelah Terjadinya Perceraian
  365. Penentuan Standar Penipuan Dalam Pasar Modal Indonesia : Analisis Juridis erhadap Putusan Bapepam…
  366. Pemberian Kredit Oleh Bank Swasta Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dan Penyelesaiannya Dalam Hal…
  367. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Medan)
  368. Aspek Hukum tentang Pertanggungjawaban Produsen Akibat Dari Hasil Produksinya (Studi Kasus Di…
  369. Penerapan Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Direksi Bank Yang Berbadan Hukum Perseoran Terbatas
  370. Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Penggunaan Ijazah Palsu Pada Pencalonan Anggota Legislatif
  371. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Usaha Yang Dikelola Yayasan
  372. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Produsen
  373. Aspek Hukum Peradilan Pidana In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Mantan Bupati…
  374. Pengaturan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dan Pasien
  375. Analisis terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia
  376. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perikanan (Kasus Pencurian Ikan di Wilayah…
  377. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Di Kota Medan
  378. Pertanggugjawaban Pidana Terhadap Karyawan Perusahaan PTPN-III (Persero) Dalam Penaggulangan…
  379. Penerapan Prinsip Dalam Operasional Perbankan Islam
  380. Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  381. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO)Tbk)
  382. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kejahatan Perusahaan
  383. Pengaturan Prinsip Transparansi Dalam Kaidah-Kaidah Hukum Tentang Privatisasi Badan Usaha Milik…
  384. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban (Tindak)Kekerasan Yang Dilakukan Keluarga Dalam Upaya Pembentukan Hukum Pidana Nasional
  385. Eksekusi Barang Jaminan Oleh Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada…
  386. Masyarakat Dan Perkebunan , Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II Dan PTPN-III Di Sumatera Utara (Community And Plantations: A Study Of Land Dispute Between Community Versus PTPN-II And PTPN-III In North Sumatera
  387. Aspek-Aspek Hukum Pengembangan Usaha Pelayaran Niaga Nasional (Studi Kasus Di Pelabuhan Belawan…
  388. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama…
  389. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Menurut Kepmen No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 (Studi Di Dinas Koperasi Kota Medan)
  390. Upaya Pemerintah Kota Medan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sesuai Dengan Otonomi Daerah
  391. Aspek Hukum Pengembangan Usaha Pariwisata Nasional (Studi Di Kota Medan
  392. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Tindakan Ultra Vires
  393. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Sesuai Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli)
  394. Perlindungan Terhadap Debitor Yang Beriktikad Baik Dalam Kepailitan
  395. Kedudukan Kreditor Separatis Ditinjau dari Undang Undang Kepailitan Dikaitkan dengan Objek Hak…
  396. Pola Penyelesaian Masalah Pertanahan Pada Areal Perkebunan Di Sumatera Utara
  397. Fungsi Pengadilan Negeri Dalam Penerapan Hak Derivatif Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1
  398. Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Studi Kasus Di Kabupaten Langkat)
  399. Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Dan Upaya Penyelesaiannya
  400. Tinjauan Yuridis Mengenal Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Listrik Menurut…
  401. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Faktor Yang Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi
  402. Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan yang Dilangsungkan oleh Pemeluk Agama Kristen
  403. Aspek Hukum Islam Dalam Asuransi Haji = The Aspect Of Islamic Laws Of Pilgrim Life Insurance
  404. Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positiftentang Tindak Kekerasan Suami Terhadap Istri
  405. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Upaya Penanggulangan Money Laundering : Studi Mengenai Kasus Adelin Lis (Direksi Pt Keang Nam Development Indonesia)
  406. Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan…
  407. Eksistensi Dan Harmonisasi Kebijakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) Indonesia
  408. Proses Peradilan Perkara Anaknakal Menutut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Dan Kaitannya Dengan…
  409. Urgensi Hukum Persaingan Bagi Dunia Usaha Penerbangan Di Kota Medan
  410. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyakakat Nias
  411. Fungsionalisasi Badan Narkotika Propinsi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Propinsi Sumatera Utara
  412. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Dalam Pengelolaan Bahan Galian Golongan C…
  413. Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank
  414. Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar
  415. Penentuan Standar Duty Of Loyality Dan Duty Of Care Dalam Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas
  416. Peran Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking Terhadap Bank
  417. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup…
  418. Aspek Hukum Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Di Kotamadya Medan
  419. Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berwawasan Lingkungan Di Kota Medan
  420. Penegakan Peraturan Disiplin Tentang Mentaati Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negri Sipil Di Kantor…
  421. Kedudukan Hukum Ukm Selaku Franchisee (Terwaralaba) Dalam Pengaturan Franchise (Waralaba) Di Indonesia
  422. Akuntabilitas Tim Pengamat Pemasyarakatan (Tpp) Pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  423. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Pegadaian Dalam Pemberian Kredit Dengan Sistem Gadai
  424. Pelaksanaan Stelsel Negatif Yang Bertendensi Positif Terhadap Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Ta
  425. Pendaftaran Tanah Hak Milik Di Kabupaten Aceh Tenggara
  426. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Psikotropika Di Kejaksaan Tinggi Sumut
  427. Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2003 Di Pengadilan Negeri Medan
  428. Efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dalam Pembagian Harta Warisan Di Kota Bengkulu
  429. Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank
  430. Kajian Yuridis Akta Restrukturisasi Perjanjian Al-Murabahah
  431. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung Jawab Agen Pelayaran Pt.Admiral Lines…
  432. Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Adat Mandailing Godang
  433. Pelaksanaan Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Berdasarkan Risalah Lelang
  434. Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional : Sinkronisasi Peraturan Anti Dumping Indonesia…
  435. Kepastian Hukum Bagi Terdakwa Yang Dikeluarkan Demi Hukum Dari Rumah Tahanan Negara (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tanjung Balai )
  436. Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Semendo Di Kabupaten Muara Enim
  437. Suatu Analisis Pbrkembangan Konsep Pidana Mati Di Indonesia
  438. Pencemaran Transnasional Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Penerapan…
  439. Kajian Hukum Mengenai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Milik Adat Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota…
  440. Persepsi Pengusaha Furniture Di Kota Medan Terhadap Pentingnya perlindungan Desain Industri
  441. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Islam Dalam Asuransi TAKAFUL Di Kotamadya Medan…
  442. Kajian Tentang Hambatan Eksekusi Putusan Perkara Perdata (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)
  443. Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Yang Lahir Dari Perjanjian Kredit Bank
  444. Perjanjian Pembiayaan Al Baiu Bithaman Ajil Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Sistem Bagi Hasil
  445. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Di Bidang Perpajakan
  446. Eksistensi Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Perundang…
  447. Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Hukum Kepailitan
  448. Hukum Acara Di Pengadilan Niaga Terhadap Permohonan Kepailitan Setelah Keluarnya UU No.4 /1998
  449. Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Sistim Perekonomian Islam
  450. Pelaksanaan Nikah Dan Talak Di Luar Ketentuan UU. No. 1 Tahun 1974 Dalam Masyarakat (Studi Kasus…
  451. Beberapa Kendala Yuridis Dan Sosiologis Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Minang
  452. Tata Laksana Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Pasca Gempa Dan Tsunami Di Kecamatan Meuraxa (Suatu…
  453. Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Buruh Perempuan Pada Perusahaan Industri Di…
  454. Status Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Organ Perseroan Terbatas Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Status Badan Hukum
  455. Analisis Terhadap Kewajiban Direksi Perseroan Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
  456. Perjanjian Lisensi Atas Hak Kekayaan Perindustrian Dalam Perspektif Hukum Bisnis (Suatu Studi Pemberian Lisensi Toyota Motor Corporation Japan Kepada PT. Toyota Astra Motor)
  457. Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Atas Peralihan Hak…
  458. Sikap Masyarakat Batak-Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) No.179/K/SIP/1961 Dalam Persamaan Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Mengenai Hukum Waris (Studi Pada Masyarakat Batak Karo Desa Lingga Kecamatan Simpang…
  459. Menjaga Kerahasiaan Bank Sebagai Wujud Perlindungan Nasabah
  460. Pertanggungjawaban Hukum Advokat Terhadap Klien Ditinjau Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (Tentang Advokat) Di Kota Medan
  461. Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
  462. Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wanita Tanjung Gusta Medan
  463. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Akibat Kejahatan Kesusilaan (Studi Kasus di Wilayah…
  464. Peran Serta Media Pers Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Medan)
  465. Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384 / Pid.B / Pn. Mdn / 2004 Jo Putusan Pengadilannegeri Medan No. 3259 / Pid.B / Pn. Mdn / 2008)
  466. Pembelian Agunan Tanah/Bangunan Oleh Bank Umum Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet
  467. Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak
  468. Pembaharuan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Pelayanan Hukum
  469. Fungsi Kejaksaan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pembakaran Hutan (Studi Kasus Pada Kejaksaan…
  470. Pengurusan Dan Penyelesaian Kredit Sindikasi Yang Macet (Penelitian di Kota Medan)
  471. Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT.Bank IFI Terhadap PT Bank Danamon…
  472. Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)…
  473. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan…
  474. Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
  475. Kajian Hukum Perdata Kedudukan Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT. Kereta…
  476. Penerapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Berkaitan Dengan Pemberian Izin Lokasi Permukiman Di Kota Medan
  477. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Dan Putusan In Absentia Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi
  478. Penentuan Country Of Origin Marking Dalam Kepabeanan Di Indonesia
  479. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Usaha Tani Melalui Koperasi Di Kabupaten Bengkalis
  480. Analisis Hukum Landreform Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Di Kota Medan Priode 2007-2008)
  481. Asas-Asas Perlindungan Nasabah Tertanggung Menurut Sistem Asuransi Takaful Syari'ah Dan Pelaksanaannya Pada Pt. Asuransi Takaful Syari'ah Medan
  482. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang…
  483. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dengan Meyakinkan Pemerintah Untuk Segera Meratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional
  484. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual Bell Tanah
  485. Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan…
  486. Penjaminan Simpanan Bagi Nasabah Bank Tinjauan Terhadap Ketentuan Blanket Guarentee Dan Kemungkinan Penggantiannya Dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
  487. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan
  488. Fungsi Dan Peranan Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut)
  489. Analisis terhadap Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan…
  490. Perkawinan antar Agama dan Akibat Hukumnya…
  491. Tanggungjawab Dokter Dalam Malpraktek Kedokteran Menurut Hukum Perdata
  492. Pengaturan Prinsip Keterbukaan Perusahaan Publik Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Di Pasar…
  493. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit
  494. Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN
  495. Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Pada Pt. Binanga Mandala Labuhan Batu)
  496. Implementasi Ketentuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Musik Yang Terdapat Dalam TRIPs Ke Dalam Undang – Undang Hak Cipta Nasional
  497. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001)
  498. Perbandingan Fungsi Pengawas Notaris Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30
  499. Karakteristik Hukum Tentang Perjanjian Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Pelaksana Perparkiran…
  500. Analisa Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pembagian Dividen
  501. Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Mencurigakan
  502. Pembinaan Terhadap Anak Dalam Kasus Penyalah Gunaan Narkotika Dan Psikotropika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Tanjung Gusta Medan)
  503. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terhadap Perseroan Yang Dinyatakan Pailit
  504. Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan (Studi Rutan Klas II B Labuhan Deli)
  505. Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengolahan Perpakiran Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi…
  506. Konsekuensi Yuridis Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penunggak Pajak
  507. Reorganisasi Perusahaan Dalam Kepailitan
  508. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Hipotik Kapal (Studi Kasus Di Jakarta )
  509. Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1995 Dan UU No.4 Tahun 1998
  510. Penentuan Kategori Mala In Se Dan Mala In Prohibita Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  511. Sistem Likuidasi Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Kaitannya Terhadap Perlindungan Pemegang Polis
  512. Asas Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Bank Syari'ah
  513. Pertanggungjawaban Bank Pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Transaksi Mencurigakan
  514. Analisis Penggunaan Kohesi Dalam Tajuk Rencana Harian Kompas
  515. Tanggung Jawab PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar)
  516. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Bank Gagal Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  517. Sengketa Pajak Dan Upaya Penyelesaiannya
  518. Penyertaan Modal Sementara Bank Untuk Mengatasi Akibat Kegagalan Kredit(Debt To Equity Swap)
  519. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1…
  520. Peranan Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Pada Perusahaan Waralaba (Franchise) Di…
  521. Konsep Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup Pada Nelayan Tradisional Di Kotamadya Semarang
  522. Analisis Kebijakan Lingkungan dalam Pengelolaan Tata Ruang di Kota Pematangsiantar
  523. Kajian Tentang Pendaftaran Merek Dagang Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 Di Kota Medan
  524. Pelaksanaan Redistribusi Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK. 24/HGU/65
  525. Putusan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989
  526. Analisis Mengenai Keadaan Tidak Membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Dalam Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Beberapa Putusan Kepailitan Menurut FalllissementsVerordening Dan UU No.4 Tahun 1998 Disertai Analisis Insolvensi Menurut UU
  527. Analisis Juridis Likuidasi Bank Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Medan)
  528. Suatu Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Kota Medan (Studi Kasus…
  529. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Modal Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga…
  530. Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup
  531. Eksistensi Dan Peranan Komite Medis Dalam Pengelolaan Rumah Sakit Umum Di Kota Palembang (Kajian Tentang Upaya Perlindungan Pasien Sebagai Konsumen Kesekatan
  532. Kajian Yuridis Tentang Asuransi Syari'ah (TAKAFUL) Dan AJB Bumi Putera 1912 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
  533. Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004
  534. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Jermal Di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai Asahan
  535. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Terhadap Objek Jaminan Dalam Kepailitan
  536. Pengaturan Kelancaran Arus Barang (Studi Tentang Proses Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal Di Pelabuhan Belawan)
  537. Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan
  538. Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kota Pematang Siantar Ditinjau Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 (Studi Kasus RSU Kota Pematang Siantar)
  539. Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong
  540. Aspek Parlementer dan Presidensial Dalam Perubahan Sistem Pemerintahaan Daerah (Analisa Terhadap…
  541. Aspek Hukum Perlindungan Investor Dalam Perdagangan Saham Bank Mandiri Menjelang Pasar Perdana
  542. Akibat Hukum Dari Suatu Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974..
  543. Tanggung Jawab Direksi Persero, Penyertaan Modal Negara
  544. Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Pasar Modal
  545. Tanggung Jawab Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan yang Menyesatkan dalam Pernyataan Pendaftaran di Pasar Modal
  546. Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kemitraan Dalam Pengelolaan Hak Atas Tanah Usaha Perkebunan Berdasarkan Program Revitalisasi Perkebunan
  547. Kajian Yuridis Atas Harta Kekayaan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Yang Dilangsungkan Menurut Hukum…
  548. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Adat, Hukum Perdata (Staatsblad 1917 No. 129) Dan Hukum Islam
  549. Standby Letter Of Credit Sebagai Jaminan Dalam Kegiatan Ekspor Impor Di Kotamadya Medan
  550. Tanggung Jawab Perusahaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Terhadap Kelestarian Lingkungan Hutan Di…
  551. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Reorganisasi Perusahaan
  552. Analisis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perkebunan Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Lahan Perkebunan
  553. Strategic Placement dalam Privatisasi BUMN di Indonesia
  554. Pengaruh Peraturan Gadai Tanah Pertanian (Pasal 7 UU No.56/PRP/1960) Terhadap Pelaksanaan Gadai…
  555. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) Dalam Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (Studi Kasus Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan)
  556. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Usaha Yang Dikelola Yayasan
  557. Pencemaran Sungai Belumai Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 1997…
  558. Hak Anak Angkat Dari Orang Tua Angkat Dalam Hukum Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Medan)
  559. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  560. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Dan Penerapannya Oleh Peradilan Niaga
  561. Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan (Delisting)Saham Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia
  562. Pertanggugjawaban Perdata PT.Pupuk Iskandar Muda Terhadap Pencemaran Lingkungan
  563. Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orang Tua Angkat (Kajian…
  564. Prinsip Transparansi Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Balai Harta Peninggalan Di Kota Medan
  565. Pelaksanaan Penetapan Lembaga Afore Pada Masyarakat Adat Nias Bagian Selatan
  566. Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Medan ,2003
  567. Tanggung Jawab Perdata Dokter Bedah Dalam Hal Kelalaian Medik Di Kota Medan
  568. Analisis Terhadap Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang
  569. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Ketentuan Pidana Di Luar KUHP
  570. Asas-Asas Perlindungan Nasabah Tertanggung Menurut Sistem Asuransi Takaful Syari'ah
  571. Kesetaraan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Dalam Keluarga Pada Masyarakat Hukum Adat Karo
  572. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Mengenai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Kanal…
  573. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
  574. Analisis Yuridis Fungsi Dan Peranan Kantor Pendaftaran Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Suatu Penelitian Di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Sumatera Utara)
  575. Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan
  576. Sistem Pemerintahan Kekuriaan Pada Masyarakat Mandailing Dan Prospeknya Bagi Penyelenggaraan…
  577. Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
  578. Perjanjian Kredit Investasi Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia Dan Di Lingkungan Bank Konvensional (Suatu Studi Banding)
  579. Pemilikan Dan Pemanfatan Harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim
  580. Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan
  581. Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengelolaan Penyertaan Modal Negara Dalam Hal Terjadi Kerugian
  582. Perlindungan HUkum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Di Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  583. Kewenangan Pengadilan Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional
  584. Disparitas Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Kasus-Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan Disparity of Sentences by Judge Over the Narcotic Cases at Civil Court Medan
  585. Pengangkatan Anak Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau, Tinjauan Atas Beberapa Penetapan Hakim…
  586. Penerapan Prinsip SYARIAH Dalam Operasional Perbankan Islam
  587. Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Coeporate…
  588. Pernikahan Dengan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia
  589. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam
  590. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat
  591. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Tentang Perma Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi
  592. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Bisnis
  593. Perlindungan Hukum Desain Industri Ditinjau Dari Konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (Studi…
  594. Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan
  595. Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur…
  596. Kontribusi Nilai-Nilai Hukum Islam Terhadap Persamaan Hak Atas Waris…
  597. Jaminan Kontitusi Atas Hak Asasi Manusia Kajian Terhadap UUD Yang Pernah Berlaku Di Indonesia…
  598. Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Iktikad Baik Dalam Sengketa Merek (Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Medan)
  599. Pengujian Perda Oleh Lembaga Eksekutif Dan Yudikatif
  600. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah (Studi Kasus : Peraturan Daerah..
  601. Perjanjian Interkoneksi Dalam Menyelenggaraan Pelayanan Jasa Telekomunikasi Di Kotamadya Medan
  602. Analisis Mengenai Keadaan Tidak Membayar Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih dalam Perkara…
  603. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi ILO Nomor 111 Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Penelitian Di PT. Telkom Divisi Regional I Sumatera Utara)
  604. Merger Bank Umum Dalam Rangka Implementasi Single Presence Policy (Spp) Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/Pbi/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia
  605. Reformasi kepegawaian dalam otonomi Daerah Studi Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kota Medan
  606. Kebijakan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Studi Pemerintah Kota Medan)
  607. Pembinaan Narapidana di Lembaga :Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan)
  608. Tanggung Jawab Profesional Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis
  609. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Kota Medan (Menurut Konvensi Hak Anak Dan Hukum Islam)
  610. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Agam
  611. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kenakalan Anak Yang Menimbulkan Kerugian
  612. Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah (Penelitia
  613. Tanggung Jawab Perusahaan Ansuransi Atas Perbuatan Agen Terhadap Klaim Dari Tertanggung
  614. Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Tata Ruang Di Wilayah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu
  615. Perkembangan Hukum Investasi Asing Di Indonesia Pasca Hasil Kesepakatan Putaran Uruguay (Uruguay…
  616. Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
  617. Kesetaraan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Hukum Karo (Studi…
  618. Analisis Hukum Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
  619. Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham
  620. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten…
  621. Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana
  622. Fungsi Dan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan
  623. Kontrak Jual Beli Antara Produsen Dengan Distributor (Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda Lhoksumawe)
  624. Analisis Hukum Terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dicetak Sebagai Barang Jaminan…
  625. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-ATanjung Gusta Medan)
  626. Penerapan Sanksi Perdata Terhadap korporasi Dalam Sengketa Lingkungan hidup
  627. Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Terhadap Barang Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur
  628. Implementasi Corporate Social Responbility (CSR) Terhadap Masyarakat Lingkungan PTPN IV (Studi Pada Unit Kebon Dolok Ilir Kabupaten Simalungun)
  629. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah
  630. Perubahan Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Dikaitkan Dengan Penyaluran Kredit Bank
  631. Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Di Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo)
  632. Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan
  633. Perlindungan Terhadap Pihak Kontraktor Dalam Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Perjanjian Antara..
  634. Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa dan Investasi
  635. Pengaruh Gugatan Debitur dan Pihak Ketiga Terhadap Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara Pada…
  636. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat Terhadap Lahan Enclave Dan Kaitannya Dengan Pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser
  637. Perlakuan Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada perkara Narkoba…
  638. Pengaturan Rahasia Bank Dalam Penanganan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) Di Indonesia
  639. Fungsi Pengadilan Negeri Dalam Penerapan Hak Derivatif Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun…
  640. Analisis Tanggung Jawab Hukum Konsultan Hukum Pasar Modal Atas Pendapat Hukum (Legal Opinion)…
  641. Analisis Terhadap Penjualan Saham BUMN Melalui Pasar Modal
  642. Analisis Putusan Hakim Tentang Jaminan Fidusia ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan )
  643. Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri
  644. Tanggung Jawab Perusahaan Pengiriman Barang dalam Pengiriman Barang Paket Dengan Klausul…
  645. Pengaturan Penggabungan (Merger) PT. Bank Mandiri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995
  646. Aspek Hukum Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Swasta Di Kota Medan
  647. Urgensi Penerapan Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus…
  648. Kajian Yuridis Atas Harta Kekayaan Suami-Isteri Dalam Perkawinan Yang Dilangsungkan Menurut Hukum
  649. Kajian Normatif Pembuatan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan
  650. Kredit Pada Bank Islam Tidak Mengenal Bunga Menurut UU NO.7 Tahun 1992…
  651. Pola Penyelesaian Masalaha Pertahanan Pada Areal Perkebunan Di Sumatera Utara (Studi Kasus Pada…
  652. Suatu Tinjauan Tentang Sifat Kebersamaan Lingkungan Kehidupan Masyarakat Rumah Susun
  653. Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kejaksaan
  654. Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Moneylaundering)…
  655. Aspek Hukum Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi…
  656. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan
  657. Pelaksanaan Kontrak Production Sharing Antara PT. Exxonmobil Oil Indonesia, Inc Dengan PT…
  658. Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris
  659. Pengelolaan Terminal Terpadu Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
  660. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Tuntutan Pekerja/Buruh Atas Upah Atau Uang Pesangon Yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan (Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Pailit/2004/PN.Niaga/Jkt. Pst Dan Putusan Pengadilan Niaga No. 41/Pailit/2
  661. Hambatan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Grose Akta Di Pengadilan Negeri Medan
  662. Perlindungan Hukum Terhadap,Karya Cipta Buku Menurutundang-Undang Hak Cipta Indonesia (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  663. Pola Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lapas Lubukpakam
  664. Pelaksanaan Ketentuan Hukum Islam Dalam Asuransi Takaful Di Kotamadya Medan
  665. Pelaksanaan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Kredit Macet
  666. Analisis Perdata Terhadap Tanggungjawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Berkemasan Plastik Yang Mengandung Cacat Tersembunyi (Studi Di Kota Pematang Siantar)
  667. Tinjauan Hukum Terhadap Birokrasi Pengurusan Paspor Berbasis Biometrik Di Kantor Imigrasi Polonia
  668. Kedudukan Jaminan Hak Atas Tanah Sebagai Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberian Kredit
  669. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Kontrak Terapeutik
  670. Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Pajak Bumi Dan Bangunan
  671. Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Nasabah Debitur Untuk Tidak Ke Luar Negri Dalam Kaitan Dengan…
  672. Penegakan Hukum Terhadap Penebangan Pohon Di Luar Rencana Karya Tahunan Bagi Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
  673. Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Sistem Perekonomian Islam…
  674. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Di Kota Binjai
  675. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Balai Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  676. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Di PT. Tambang…
  677. Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan
  678. Penangguhan Eksekusi (Stay) Benda Agunan Dalam Kepailitan
  679. Penerapan Pasal 916 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh Balai Harta Peninggalan Bagi Perlindung
  680. Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pengurus Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Dana/Kekayaan Yayasan
  681. Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
  682. Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Tentang Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kerangka Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
  683. Peningkatan Jaminan Yang Tidak Sempurna Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Studi…
  684. Sengketa Pajak Dan Upaya Penyelesaiannya ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak edan imur)
  685. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Pada Perusahaan Swasta Di Kota Medan
  686. Wanprestasi Dalam perjanjian Lisensi Merek
  687. Lembaga Adat Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Si Desa (Studi Di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir)
  688. Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Penyidik Imigrasi Di Jakarta
  689. Suatu Kajian Hukum Tentang Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Hubungannya Dengan…
  690. Eksekusi Barang Jaminan Oleh Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet
  691. Kebijakan Legislasi Tentang Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia
  692. Kesadaran HUkum Masyarakat Adat Batak Karo Jamaat Klasis Kabanjahe Terhadap Pencatatan
  693. Prinsip Transparansi Bank Dalam Rangka Penyehatan Perbankan Di Indonesia
  694. Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatra Utara
  695. Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong
  696. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Modal Kelompok Usaha Peningkatan…
  697. Hibah Kepada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat
  698. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Di Dalam Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Tentang Ganti Kerugian…
  699. Aspek Hukum Tentang Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Pada Pengangkutan Barang Di…
  700. Suatu Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Kota Medan
  701. Perlindungan Hukum Desain Industri Ditinjau Dari Konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
  702. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Hak Asasi Manusia Di Kota Medan
  703. Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Selatan)
  704. Resolution Of The Jointly Owned Property In The Case Of Divorce (At The State Religious Court Class IA Medan)
  705. Putusan Pengadilan Agama Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
  706. Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah…
  707. Perundang-Undangan Tentang Partai Politik Dan Pemilu (Partai Politik Islam: Pemetaan Dan Harapan
  708. Peranan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita (Studi Kasus di Pengadilan Negeri medan)
  709. Keabsahan Kontrak Elektronis (Electronic Contract) Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Di Indonesia
  710. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana
  711. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Izin Usaha Bahan Galian…
  712. Prinsip Otonomi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Setelah Keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999…
  713. Refleksi Hukum Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat Melayu (Studi DiKecamatan Hamparan Perak…
  714. Pelaksanaan Ekspor Impor Dengan Menggunakan Cara Pembayaran Letter of Credit di Kotamadia
  715. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Berbahaya Pada Produk Makanan Di Indonesia
  716. Hak Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
  717. Penyelesaian Sengketa Alternatif Oleh Kepala Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
  718. Kewenangan Pemberian Persetujuan Dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
  719. Aspek-aspek Hukum Pengembangan Usaha Pelayaran Niaga Nasional (Studi Kasus Di Pelabuhan Belawan …
  720. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974…
  721. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 Di Kabupaen Langkat
  722. Pertanggung Jawaban Debituri Penanggung Hutang Dalam Pengurusan Piutang Negara (Kredit Macet) Pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan Ditinjau Dari UU No. 49 PRP Tahun 1960
  723. Sistem Likuidasi Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Kaitannya Terhadap Perlindungan Pemegang Polis
  724. Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Kecil Dan Koperasi Di Pertamina UPPDN I Medan
  725. Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime di Indonesia
  726. Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan
  727. Kedudukan Gubernur Sumatera-Utara Setelah Berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang…
  728. Refleksi Hukum Harta Perkawinan Dalam Hukum Adat Melayu
  729. Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pemberian Kredit Usaha Tani Melalui Koperasi Di Kabupaten Bengkalis
  730. Fungsi Kejaksaan Dalam Lembaga Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
  731. Analisis Yuridis Mengenai Pengadaan/Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pasar VII Martubung Kecamatan Medan Labuhan
  732. Pelaksanaan Landreform Di Kabupaten Deli Serdang Studi Mengenai: Inventarisasi Dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T)
  733. Tanggung Jawab Kantor Lelang Negara, Penjual, Pembeli Dan Balai Lelang Dalam Penjualan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Studi Kasus di Kantor Lelang Negara Medan Kurun Waktu 1999-2000)
  734. Peranan Lembaga Jaminan Surety Bond Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Bangunan (Studi Pada…
  735. Kedudukan Gadai Tanah Sawah Di Kabupaten Aceh Besar
  736. Pelaksanaan Sidang Anak Dan Hambatan Yang Dialami Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
  737. Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung Kabupaten Karo)
  738. Kewenangan Penahanan Oleh Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Medan The Arresting Authority By Judge Over The Psychotropic Cases At Civil Court Medan
  739. Proses Pembuktian Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup…
  740. Konsep Islam dalam Instrumen Pasar Modal
  741. Eksistensi Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Yang Dilangsungkan Oleh Pemeluk Agama Kristen
  742. Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Memberantas Money Laundering dalam Kegiatan Perbankan…
  743. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
  744. Analisis Terhadap Tujuan Pendirian Bumn Persero Dalam Undang-Undang Bumn Dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
  745. Analisis Yuridis Keuangan Publik Dan Keuangan Privat Pada Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
  746. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Saksi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Di…
  747. Analisis Hukum Mengenai Restrukturisasi Utang PT. Terbuka Pada Proses Perdamaian Menurut Undang-Undang Kepailitan
  748. Tanggung Jawab Direktur Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengelolaan Perseroan
  749. Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor
  750. Negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, sedang giatnya melaksanaka
  751. Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Pembuktian
  752. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  753. Perundang-Undangan Tentang Partai Politik Dan Pemilu
  754. Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Bertendensi Konflik Hukum Setelah UU. No.42 Tahun 1999 (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)
  755. Badan Wakaf Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Dalam Perspektif Hukum Nasional
  756. Peran serta Masyrakat Nelayan Terhadap Pengendalian Perusakan Lingkungan Laut (Studi Kasus: Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Provinsi Sumatera Utara)
  757. Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Meningkatkan…
  758. Perlindungan Terhadap Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995
  759. Pengaturan Forward Looking Statement Emiten Di Pasar Modal
  760. Pernyataan Bersama Antara Panitia Urusan Piutang Negara Dengan Debitur Dalam Kaitannya Dengan…
  761. Wewenang Penyidik Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Orang ( Trafficking )
  762. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Daerah Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus BPR Syariah Kafalatul Ummah Sunggal dan BPR Syariah Al-Washliyah Tanjung Morawa)
  763. Hak Jaminan Atas Kredit Pemilikan Rumah
  764. Pendapat Mahkamah Agung dalam Pembangunan Hukum Kepailitan…
  765. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang Atas Jaminan Atas Jaminan Hutang Kebendaan Yang Diikat
  766. Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Nasabah Dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan
  767. Perkawinan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dan Akibat Hukumnya
  768. Pemberdayaan (Empowerment) Nelayan Keramba Jaring Apung Melalui Koperasi Unit Desa Bagi…
  769. Lembaga Adat Sebagai Mitra Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa
  770. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia Di Kota Medan
  771. Persinggungan Prinsip-Prinsip Kesetaraan Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam…
  772. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Kontrak Terapeutik
  773. Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2002 Walikota Medan Setelah Keluarnya…
  774. Penggunaan Hak Ingkar Notaris Pada Perkara Perdata Dan Pidana
  775. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Penelitian Kemasyarakatan Pada Persidangan Anak
  776. Tugas Dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Menyelesaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
  777. Analisis Hukum Terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi…
  778. Tinjauan Hukum Terhadap Pengeluaran Areal Hak Guna Usaha Dan Pelepasan Asset Negara Atas Tanah…
  779. Sistem Pembinaan Anak Pidana Dllembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Tanjung Gusta Medan
  780. Suatu Kajian Tentang Sifat – Sifat Dan Karakteristik Perjanjian Franchise
  781. Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Ayodhya Prasad Chaubey
  782. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 01 Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
  783. Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Meningkatkan Kepercayaan
  784. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Di…
  785. Hibah Kepada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kota Medan)
  786. Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Wewenang Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Di PTPPN II Medan, Studi Kasus Putusan No. 411/Pid.K/2003/PN-Lubuk Pakam
  787. Eksekusi Putusan Pengadilan Agama= The Execution Of Islamic Court Judicial Decision
  788. Eksistensi Runggun Dan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Suku Karo (Studi…
  789. Pelaksanaan Lembaga Prapenuntutan Bidang Pidana Umum Di Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
  790. Analisis Utang Pada Beberapa Putusan Perkara Kepailitan Pada Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung
  791. Implikasi Perubahan Bentuk Perumka Menjadi Persero Terhadap Hak-Hak Karyawan PT. Kereta Api Indonesia
  792. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Tahanan Dan Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan)
  793. Peranan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Terhadap Putusan Pemutusan Hubungan Kerja-Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan)
  794. Peranan Komandan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pada Peradilan Militer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004
  795. Pengasuhan Anak Setelah Terjadinya Perceraian
  796. Prinsip Keterbukaan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  797. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara
  798. Pelaksanaan Konservasi Tanah Grant Sultan Di Kota Medan
  799. Kekuatan Hukum Akta Notaris Yang Bersifat Simulasi
  800. Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Oleh Badan Rehabilitasi..
  801. Proses Peradilan Perkara Anak Nakal Menurut Undang-Undang NO.3 Tahun 1997…
  802. Hukuman Mati Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Dalam Perkara Nomor 176 K/ Pid/1998)
  803. Suatu Analisis Perkembangan Konsep Pidana Mati Di Indonesia
  804. Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Swasta Di Kota Jambi (Penelitian Pada BankLippo dan Bank…
  805. Pengurusan Dan Penyelesaian Kredit Sindikasi Yang Macet
  806. Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan
  807. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Dikalangan Ahli Waris Tertanggung
  808. Reformasi Pemikiran tentang Kedudukan Hukum Islam di Indonesia
  809. Aspek Hukum Pidana Malpraktik Dokter Terhadap Pasiennya
  810. Perlindungan Hukum Desain Industri Untuk Memajukan Sektor Perindustrian
  811. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Kejahatan Perusahaan
  812. Aspek Hukum Peranan Modal Ventura Sebagai Suatu Alternatif Permodalan Di Indonesia (Suatu Penelitian Di Banda Aceh)
  813. Pengaturan Privatisasi Dikaitkan Dengan Parameter Kepentingan Umum Dan Menguasai Hidup Orang Banyak (Pasal 33 UUD 1945)
  814. Analisis Hukum Penggabungan Beberapa Bank Pemerintah Menjadi Bank Mandiri
  815. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Pemakai Narkoba Di Kota Medan
  816. Independensi Lembaga Kejaksaan Di Indonesia Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan
  817. Peranan Lembaga Jaminan Surety Bond Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Bangunan
  818. Pelanggaran Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alasan Perceraian Suami Istri…
  819. Tinjauan Dari Aspek Hukum Tentang Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Terhadap Bangunan Toko Di Kota Banda Aceh
  820. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 32 Tahun 1979 Dan Implementasinya Di Kantor…
  821. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Dilembaga Pemasyarakatan Klas II A Anak Medan
  822. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Develoment Mechanism) Terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Protokol Kyoto
  823. Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Penerapannya Di Kota Medan
  824. Pelaksanaan Pemilihan Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Paradigma Demokrasi Konstitusional…
  825. Analisis Hukum Atas Pertanggungjawaban Perusahaan Publik Terhadap Investor Yang Dirugikan
  826. Kewajiban Orang Tua Laki-Laki Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian
  827. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Lhokseumawe
  828. Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Dan Akibat Hukumnya…
  829. Penanganan Terhadap Tindakan Abortus Kriminalis Dan Kaitannya Dengan Kitab Undang-undang Hukum…
  830. Analisis Terhadap Pengangkatan Jabatan Struktural Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Studi Pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Sumatera Utara)
  831. Pelaksanaan Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum…
  832. Implementasi Persetujuan Trips (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights)
  833. Eksistensi Peraturan Hukum Dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintah Desa
  834. Penerapan Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Oleh Hakim Dalam Perkara Perceraian Dari…
  835. Pembentukan Peraturan Daerah Dikaitkan Dengan Peran Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Ham Sum Atera Utara
  836. Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)
  837. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Proteksi Peredaran Rupiah Dalam…
  838. Analisis Hukum Terhadap Sengketa Akibat Peralihan Hak Atas Tanah : Studi Mengenai Akta Yang Dibuat..
  839. Problematika kedewasaan bertindak di dalam hukum…
  840. Pengawasan Lembaga Legislatif Dalam Penerapan Sistem Perizinan Di Kota Binjai
  841. Tanggung Jawab Produsen Obat Generik Terhadap Kerugian Konsumen (Studi Di Kota Medan)
  842. Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Yang Lahir Dari Perjanjian Kredit Bank (Studi Pada Bank-Bank Di Kota Medan)
  843. Pelaksanaan Pembinaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai)
  844. Kewenangan Pengadilan Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional
  845. Perlindungan Hukum Atas Pemegang Polis Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Pembayaran Premi
  846. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
  847. Wewenag Kejaksaan Dalam Bidang Perdata Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
  848. Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  849. Pelaksanaan Eksekusi Lelang Terhadap Jaminan Kredit Macet
  850. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama (Penelitian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)
  851. Peranan Kejaksaan Tinggi Rendahnya Tuntutan Pidana Penuntut Umum Terhadap Perkara Tindak Pidana…
  852. Asas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Asuransi Syari'ah
  853. Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan Dan…
  854. Keberadaan Hak Ulayat Di Kabupaten Simalungun
  855. Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan Dalam Kaitannya Dalam Hukum Kepailitan
  856. Karakter Hukum Perjanjian Pemborongan Realestat Di Kotamadya Medan
  857. Tanggung Jawab Dokter Dalam Malpraktek Kedokteran Menurut Hukum Perdata
  858. Cerai Thalak Di Bawah Tngan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Suatu Analisis Komparatif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jantho)
  859. Penerapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Berkaitan Dengan Pemberian Izin Lokasi Permukiman
  860. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Mengenai Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Studi di Kota Medan)
  861. Tanggung Jawab Isteri Terhadap Hutang Yang Diperbuat Suami…
  862. Penetapan Sementara Pengadilan Niaga Dalam Hukum Merek Di Indonesia
  863. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Jasa Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
  864. Peranan Ajudikasi Pendaftaran Tanah Dalam Percepatan Pensertifikatan Tanah (Studi Kantor…
  865. Sistem Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan)
  866. Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rutan Klas I Medan
  867. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Komparatif Dengan Revised Model Business Corporation Act Amerika Serikat)
  868. Analisis Hukum Terhadap Pembelian Kembali Saham Sebagai Bentuk Pengambilalihan Perseroan Terbuka Dan Go Private Perusahaan
  869. Peran Fiskus Dalam Meneliti Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau
  870. Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
  871. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Forum Arbitrase Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Di Kota Medan
  872. Pengaturan Forward Looking Statement Emiten Di Pasar Modal
  873. Kesiapan Sumatera Utara Ekolabel Sebagai Isu Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Perdagangan GATT WTO
  874. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Cyber Crime Terhadap Internet Banking Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  875. Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pada…
  876. Pengaturan Privatisasi Dikaitkan Dengan Parameter Kepentingan
  877. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)
  878. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Menurut…
  879. Problema Yuridis Pasca Pemekaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
  880. Analisis Perdata Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Makanan Berkemasan Plastik
  881. Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  882. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25…
  883. Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat…
  884. Pembelian Agunan Tanah/Bangunan Oleh Bank Umum Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet
  885. Tanggung Jawab Pialang Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal
  886. Tinjauan Vonis Pidana Dalam Kasus Narkoba Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dan Nilai Sosial (Studi Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Medan)
  887. Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah (Studi: Di Pemerintah Kota Tanjungbalai)
  888. Eksistensi Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Baku Di Dunia Perbankan Dan Implikasinya Bagi…
  889. Penegakan Peraturan Disiplin Tentang Mentaati Ketentuan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil
  890. Tinjauan Yuridis Terhadap CYBERCRIME Di Indonesia
  891. Analisis Yuridis Peran Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang
  892. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan
  893. Pengawasan Dprd Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Serdang Bedagai
  894. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  895. Pengawasan Terhadap Kinerja Eksekutif Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  896. Wewenang Pemerintah Kota Medan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Produsen Dan Konsumen…
  897. Kontrak Baku Dalam Perspektif Unconscionability (Doktrin Ketidakadilan). (Suatu Penelitian di…
  898. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Bagi Anak (Studi Kasus Pada Sistem Peradilan Pidana di Kota Medan)

    Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

    Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

    Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

     

Print Friendly

tags for the article:

contoh kasus dan putusan tentang asuransi di sumatera utara (2), judul skripsi poligami (2), skripsi studi kasus hukum di (2)
Judul2 Skripsi Hukum Lengkap

Leave a Reply