Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi pahlawan pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan  mulai  ditinjau  ulang  dan  diberlakukan  dengan  tegas.  Hal  ini  diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pada akhirnya  dapat  meningkatkan kesadaran  Wajib  Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem self assesment dimana  Wajib  Pajak  diberikan  kepercayaan  penuh  untuk  menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam pemberlakuan sistem self assesment ini, kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. DJP berusaha menjadikan kepatuhan tersebut sebagai hal yang mudah dan murah tetapi di lain pihak bersikap adil dan tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih dijumpai masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan program ekstensifikasi Wajib Pajak. Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  mendaftarkan  diri  makin  bertambah  dari  tahun  ke tahun. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, mulai tahun 2001 DJP melaksanakan program ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu melalui program canvassing atau penyisiran.

Untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara,  DJP  membuat  blueprint 10  tahun DJP. Blueprint tersebut berisi rencana fokus tindakan setiap tahun dan dimulai dari tahun 2001. Kegiatan tahun 2001 dititikberatkan pada konsolidasi internal dan canvassing.

Kegiatan ekstensifikasi tersebut menunjukkan jumlah peningkatan Wajib Pajak yang cukup menggembirakan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Tahun 2000 – 2005

TAHUN WP ORANG PRIBADI
2000 1.320.157
2001 1.690.193
2002 2.020.334
2003 2.327.618
2004 2.622.184
2005 2.893.960

Sumber : www.pajak.go.id

Namun, tampaknya semua itu belum cukup dan optimal serta masih jauh dari yang diharapkan, karena dari sekitar 213 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,8 juta yang memiliki NPWP (www.pajak.go.id).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu merupakan instansi pemerintah yang mengurusi penerimaan negara khusus di bidang penerimaan pajak yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Pada tahun-tahun terakhir penerimaan dari Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  (PPh  OP)  tidak  memenuhi  target  yang  direncanakan. Untuk mengetahui lebih lanjut penerimaan PPh OP di KPP Batu, berikut ini disajikan data-data mengenai jumlah penerimaan PPh OP KPP Batu mulai tahun 2002 sampai dengan 2005.

Tabel I.2.

Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Batu Tahun 2002 s.d. 2005 (dalam jutaan rupiah)

Jenis Pajak 2002 2003 2004 2005
PPh Non Migas 39.717,55 58.880,59 78.540,12 84.806,55
1. PPh Pasal 21 16.564,59 23.232,36 37.698,60 37.251,86
2. PPh Pasal 22

3. PPh Pasal 22 Impor

3.241,56 7.515,12 11.478,20 9.209,86
4. PPh Pasal 23 1.561,72 4.690,53 5.645,97 4.823,11
5. PPh Pasal 25/29 OP

6. PPh Pasal 25/29 badan

4.522,30 4.219,78 7.240,76 8.075,08
7. PPh Pasal 26 710,92 939,19 1.277,43 1.791,52
8. PPh final dan FLN

9. PPh non migas lainnya

6.058,96 6.678,79 1.809,02 12.225,89
1.031,40 3.316,08 3.591,85 557,86
5.993,58 8.283,88 9.797,66 10.868,58
32,52 4,86 634.25 2,77
PPh Migas

0

0

1,98 -1,98
1. PPh minyak bumi

0

0

1,98 -1,98
2. PPh gas alam

3. PPh lain minyak bumi

0

0

0

0

4. PPh lainnya gas alam

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 39.717,55 58.880,59 78.542,09 84.804,58

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Batu, 2002 s.d. 2005

Keterangan :

OP : orang pribadi, FLN : Fiskal Luar Negeri

Dari data penerimaan pajak di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan PPh OP di KPP Batu dari tahun 2002-2005 semakin meningkat penerimaannya. Meskipun dalam PPh OP, jumlah penerimaannya tidak begitu besar, tetapi tetap menunjukkan kestabilan  dalam peningkatan  penerimaan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam tahun 2003, jumlah penerimaan PPh OP mengalami peningkatan sebesar Rp. 228.270.615, sedangkan  tahun berikutnya masih terlihat  adanya peningkatan     sebesar Rp.338.233.953 dan tahun 2005 peningkatan yang terjadi cukup besar yaitu Rp.514.103.156.

Peningkatan penerimaan PPh OP tersebut belum sesuai dengan target yang akan dicapai. Mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2005,  jumlah penerimaan PPh OP yang dapat melebihi target hanya pada tahun 2003, selebihnya untuk tahun 2002, 2004, dan 2005 belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk selengkapnya disajikan dalam grafik berikut :

Gambar I.1.

Target dan Realisasi Penerimaan PPh OP

Sumber : Laporan Penerimaan Pajak KPP Batu, 2002 s.d 2005.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2002, penerimaan PPh OP yang ditargetkan sebesar Rp.722.640.000 hanya dapat terealisasi Rp.710.920.000. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005. Pada tahun 2004 penerimaan PPh OP tidak terealisasi sebesar Rp.106.640.000. Sementara penerimaan PPh OP pada tahun 2005 hanya sebesar Rp.2.420.000 tidak dapat terealisasi dari jumlah penerimaan PPh OP yang ditargetkan. Sedangkan pada tahun 2003, penerimaan PPh OP yang berhasil dicapai oleh KPP Batu dapat melebihi target. Penerimaan PPh OP pada tahun 2003 mencapai Rp.942.460.000.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan PPh OP memang selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Tetapi, disisi lain realisasi jumlah penerimaan tersebut belum memenuhi target. Jumlah ini sebenarnya masih punya banyak potensi untuk ditingkatkan. Agar target tersebut dapat tercapai maka sebaiknya KPP Batu melaksanakan upaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang pribadi sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan PPh OP. Karena Potensi Orang Pribadi untuk meningkatkan PPh OP sangat besar. Jika jumlah Orang pribadi meningkat, diperkirakan jumlah penerimaann PPh OP tersebut juga akan meningkat. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Batu tahun 2002-2005.

Tabel 1.3

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Batu Tahun 2002-2005

Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi
2002

6406

2003

7217

2004

8094

2005

9020

Sumber : Seksi PDI KPP Batu

Berdasarkan data tersebut, bahwa di KPP Batu terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah penerimaan PPh OP dan agar target dapat terealisasi maka penjaringan Wajib Pajak Orang   Pribadi   perlu   digalakkan.   Kalau   selama   ini   pemerintah   lebih   banyak melakukan intensifikasi perpajakan, maka sudah saatnya melakukan ekstensifikasi perpajakan sehingga pengenaan pajak akan lebih meluas dan beban pajak akan lebih tersebar dan merata.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan cara melakukan penyisiran terhadap orang pribadi agar sadar dan mau serta ikhlas membayar pajak. Penyisiran ini dapat dimulai dari wilayah yang merupakan sentra orang-orang kaya dan ekonomi tertentu dengan kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan di daerah pemukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap Kepala Keluarga diberi NPWP.

Pemungutan   pajak    atas   orang    pribadi    terjadi   kesulitan    pemantauan    dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi , terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sejak berdirinya KPP Batu pada tahun 2002, jumlah penerimaan PPh OP semakin meningkat, tetapi peningkatan tersebut masih belum optimal, karena tidak sesuai dengan target yang akan dicapai. Dengan melihat fenomena tersebut, dalam rangka meningkatkan penerimaan    dan   pengenaan    pajak,    sudah    saatnya    pemerintah    melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil  judul  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ekstensifikasi  Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2005 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

  1. Apakah faktor penyuluhan, canvassing dan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi?
  2. Dari  ketiga  faktor  tersebut,  faktor  manakah  yang  paling  besar  pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi?

Tulisan terkait:

tags for the article:

Jurnalskripsi.com » FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2005 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu)

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp300ribu Rp200ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Comments are closed.