Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, yang akhirnya berakibat pada rendahnya produktivitas. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi, politik, sosial budaya maupun psikologi sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem ekonomi masyarakat.

Di kebanyakan negara sedang berkembang, masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat pelik dan saling terkait dengan faktor-faktor sosial, seperti meningkatnya tingkat kejahatan di kota-kota besar, timbulnya pemukiman kumuh di perkotaan sebagai akibat dari ledakan jumlah urbanisasi yang melebihi daya tampung kota, terkonsentrasinya tenaga kerja di daerah perkotaan yang menawarkan upah yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan terbengkalainya sektor pertanian akibat perpindahan tenaga kerja sektor pertanian ke sektor industri di kota-kota besar.

Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab kemerosotan lingkungan dan dampak negatif dari pembangunan. Sebaliknya, kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab muncul dan berkembangnya kemiskinan. Semenjak krisis moneter melanda Indonesia, salah satu persoalan sosial yang terus menjadi perhatian serius pemerintah adalah penanganan dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, pendekatan idealnya haruslah dapat dilekatkan dalam berbagai program pembangunan, bahkan bila perlu dijadikan sebagai suatu program yang khusus dan total.

Angka kemiskinan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun sepertinya belum pernah berkurang begitu banyak. Malah belakangan ini angka tersebut semakin besar karena begitu dahsyatnya pengaruh krisis moneter yang berimbas pada krisis ekonomi. Perlu disadari bahwa kemiskinan bukan hanya sederetan angka, tetapi menyangkut nyawa jutaan rakyat miskin, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, kawasan pesisir dan kawasan tertinggal. Sehingga masalah kemiskinan menyentuh langsung nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Keberadaan masyarakat pedesaan, yang sampai saat ini masih belum terlihat mampu beranjak dari himpitan kemiskinannya, karena kemiskinan yang terjadi bukan hanya karena rendahnya pendapatan, keterbatasan sarana dan prasarana tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang untuk menjadi miskin.

Masalah kemiskinan ini berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Menjalani kehidupan yang selalu berada dalam jeratan kemiskinan bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam pola kehidupan yang membawa kenistaan. Untuk bisa bermartabat dalam kehidupannya, masyarakat perlu ditopang oleh kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

Upaya memahami kemiskinan secara menyeluruh adalah penting. Bagaimana orang miskin bisa mengakses pangan murah, memperoleh pelayanan gizi dan kesehatan, menempuh pendidikan tinggi. Dengan meminjam pendapat Prof. AH. Nasution dalam pengukuhan Guru Besarnya di Institut Pertanian Bogor (Seldadyo, 2005), “Masih lebih baik punya informasi biarpun itu salah daripada tanpa informasi sama sekali. Ini tindakan minimal. Untuk lebih sesuai lagi perlu terus dilakukan perbaikan sehingga ‘tongkat’ itu bisa benar-benar bermanfaat”.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan dan kekuatan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan pada kepribadian bangsa dan nilai luhur universal dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan sosial, dan berkepribadian bangsa Indonesia.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2000-2004

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin

(Jiwa)

2000

7.353.447

2001

7.267.093

2002

7.181.757

2003

7.064.289

2004

6.979.565

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur memang menurun tiap tahunnya. Tetapi penurunan tersebut hanya beberapa persen saja. Dengan banyaknya progam pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, seharusnya kemiskinan di Jawa Timur bisa berkurang lebih banyak lagi.

Mengurangi kesenjangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih kaya adalah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, dan sangat banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu terobosan barunya yaitu membukakan akses teknologi di bidang informasi bagi masyarakat miskin di pedesaan. Futurolog Alvin Tofler (www.undp.or.id ) mengatakan bahwa saat ini eranya informasi dan komunikasi. Artinya semua hal akan bergantung pada aspek tersebut, termasuk kemiskinan dapat diatasi dengan pendekatan teknologi berbasis informasi dan komunikasi. Menurut para ekonom (Arsyad, 2004), kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi yaitu netral, hemat tenaga kerja (labor saving) dan hemat modal (capital saving).

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Durkheim, Merton dan Parson (www.ict4pr.org ) melihat kemiskinan dari perspektif fungsional. Artinya, ketika petani sudah punya tanah dan bisa bercocok tanam dengan baik (modal cukup) ternyata belum sepenuhnya mampu keluar dari kemiskinan. Bahkan saat panen tiba, sering komoditas tertentu harganya anjlok dan semakin menyengsarakan petani. Bagi penganut fungsionalisme, persoalan tersebut berdimensi non material, sehingga konsep pendekatannya lebih pada aspek fungsional, bahwa petani tersebut masih membutuhkan perangkat ilmu atau teknologi. Konteks ilmu maupun teknologi ini dapat dimanfaatkan petani untuk melakukan pengolahan atau pada sisi efisiensi produksi sehingga mempunyai daya saing tinggi. Artinya modal saja tidak cukup untuk membuat petani kaya. Contohnya bila kemiskinan di suatu desa disebabkan karena kurangnya pasokan informasi, seperti anjloknya harga komoditas akibat besarnya pasokan, tidak akan terjadi bila petani mengetahui informasi plus minus pasokan di suatu daerah terhadap produk komoditas itu.

Program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan cukup banyak, diantaranya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Departemen Dalam Negeri, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dari BKKBN, Development Services dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dari Departemen Pembangunan Umum, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) dari Departemen Pertanian serta Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Departemen Sosial dan lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama-sama dengan mitra kerjasamanya United Nations Development Programme (UNDP) berinisiatif menyelenggarakan upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan mengedepankan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Karena kemajuan TIK, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kemudian pada perkembangan proyeknya dikenal dengan istilah ICT4PR (Information and Communication Technology for Poverty Reduction), dengan programnya Pe-PP (Partnership for e-Prosperity for the Poor). Belakangan teknologi informasi yang dikembangkan di masyarakat itu disebut telecenter.

Program Partnership for e-Prosperity for the Poor / Pe-PP merupakan pelaksanaan program kerjasama BAPPENAS dengan bantuan dana hibah dari Badan PBB melalui UNDP (United Nations Development Programme) dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan program tersebut adalah BPDE (Badan Pengelola Data Elektronik) Propinsi Jawa Timur.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah (yang khususnya) sangat berkaitan dengan upaya-upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia dan pembangunan manusia, selain itu juga untuk mendapatkan konsensus nasional mengenai pengaplikasian TIK dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB. Untuk mencapai tujuannya, UNDP dan Bappenas melakukan upaya-upaya pengembangan kerjasama antar stakeholders dan peningkatan kapasitas serta mobilisasi sumber daya manusia. Karena diyakini sekali bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah tidak mustahil akan sia-sia, bilamana masyarakat tidak ikut berperan serta dalam proses partisipasi pembangunan wilayahnya. Sebagaimana diketahui, masyarakat adalah faktor yang mendasar bagi upaya pencapaian keberhasilan pembangunan.

Program telecenter ini sudah banyak dikembangkan di negara-negara lain seperti India, Peru, Cina, Jordan, Zimbabwe, Rwanda, Bangladesh, Sri Lanka, dan Dominika. Di Indonesia, telecenter dibangun di 6 propinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua. Untuk di Jawa Timur, salah satunya adalah di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang (Telecenter Semeru). Di Jawa Timur, program ini baru dilaksanakan selama 1 tahun dan telecenter Semeru didirikan pada 30 Mei 2005.

Telecenter digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pelatihan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan serta pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat setempat secara profesional dengan dukungan fasilitas dan pengelola telecenter.

Pendirian telecenter di daerah pedesaan merupakan program pengembangan komunitas lokal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Diharapkan program telecenter mampu :

  1. Memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap informasi dasar seperti informasi pasar, pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
  2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan komputer, manajemen telecenter dan lain-lain melalui pelatihan.
  3. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian setempat dengan kegiatan pembangunan komunitas lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  4. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun komunitas lokal.

Selama satu tahun berjalannya proyek ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar telecenter tersebut maupun masyarakat di desa lain.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar masalah yang akan diteliti tidak meluas, sehingga dapat memperjelas dan mengarahkan terhadap pembahasan yang akan dilakukan. Adapun fokus penelitian ini antara lain :

  1. Penelitian ini hanya mencakup salah satu desa yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang yaitu Desa Kertosari yang merupakan kawasan tertinggal dengan jumlah penduduk miskin cukup tinggi.
  2. Pada penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi telecenter dan masyarakat desa Kertosari dan juga potensi desa yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri sehingga nantinya bisa mengurangi tingkat kemiskinan dengan telecenter sebagai fasilitatornya.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengevaluasi seberapa besar pengaruh pembangunan telecenter dalam fungsinya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama satu tahun berjalannya proyek tersebut.

Print Friendly

tags for the article:

Proposal tentang evaluasi upaya mengurangi kemiskinan melalui program kemitraan dengan memanfaatkan informasi dan komunikasi (2)
EVALUASI UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi Kasus di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2006)

Leave a Reply