Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, maka pemerintah di berbagai negara berusaha untuk meningkatkan GNP maupun pendapatan per kapita dari penduduknya. Untuk tujuan tersebut maka pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi. Persyaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Menurut Syahrir (1995), pada dasarnya  besar dana pembangunan yang dibutuhkan sangat tergantung pada tiga hal utama yaitu :

  1. Target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.
  2. Efisiensi penggunaan dana.
  3. Kemampuan menggali dana baik domestik maupun luar negri.

Adapun kaitan antara ketiga hal tersebut adalah, “Semakin tinggi target pertumbuhan ekonomi yang dicapai, maka makin tinggi pula kebutuhan dana investasi yang dibutuhkan. Semakin kita efisien dalam menggunakan dana investasi maka dengan pertumbuhan out put yang sama, kebutuhan dana investasi akan semakin kecil dan semakin tinggi kemampuan menggali dana investasi maka makin mudah pula target pertumbuhan ekonomi dicapai.”

Dalam manajemen anggaran pemerintah seringkali terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan sosial. Di satu sisi pengeluaran investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia yang berhasil sebetulnya juga memberi manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Dengan kata lain sebenarnya terdapat hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (Ramirez, Rannis dan Stewart, 1998)

Dalam kasus Indonesia, seperti disebutkan dalam Indonesian Human Development Report 2004, perkembangan pembangunan manusia selama ini sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi dari awal 1970-an sampai akhir 1990-an. Pertumbuhan tersebut memungkinkan manusia untuk mengalokasikan pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Sementara pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan relatif sedikit. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial selama ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Malaysia, Filipina dan Thailand. Kebutuhan akan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi kian terasa, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi.

Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk pada tingkat kemiskinan. Sementara itu, selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka ialah tenaga mereka. (Lanjouw,et.,all., 2001). Sehubungan dengan itulah maka pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangatlah penting.

Persoalan pentingnya investasi sektor publik untuk pembangunan sosial tersebut juga berlaku pada pemerintah daerah, terlebih setelah berlakunya otonomi daerah. Selama ini pengeluaran pembangunan pemerintah provinsi masih terkonsentrasi pada bidang infrasturktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi investasi sektor publik tersebut pun masih rendah (Brata dan Arifin, 2003).

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan Human Development Index(HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Jadi jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu propinsi untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM di suatu propinsi akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di propinsi tersebut. Dengan kata lain terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Seperti telah dijelaskan di atas, ada tiga unsur penting dari IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dalam BPS, kesehatan diukur dengan harapan hidup pada saat lahir. Sebagai alternatif, kesehatan dapat juga diukur dengan angka kematian bayi. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Semakin baik pembangunan ekonomi disuatu daerah (semakin tinggi pendapatan riil rata-rata per kapita), semakin besar angka harapan hidup, dan semakin rendah angka kematian bayi (per seribu kelahiran hidup) di wilayah tersebut.

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Pendidikan diukur dari angka melek huruf dewasa (sebagai persentase dari total populasi dewasa) dan rata-rata lama sekolah. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Semakin baik pembangunan ekonomi di suatu propinsi semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata masyarakat atau semakin tinggi angka melek huruf (semakin rendah angka buta huruf) dan semakin lama rata-rata lama sekolah. Pendapatan, diukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan kemampuan belanja dari suatu nilai mata uang, atau tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita. Hipotesisnya adalah bahwa semakin baik pembangunan ekonomi di suatu daerah semakin tinggi tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita yang berarti semakin baik standar hidup masyarakat di daerah tersebut.

Dengan memanfaatkan data tahun 1996-2002, diharapkan memberikan dukungan empiris pentingnya pemerintah daerah memberikan perhatian pada investasi untuk pembangunan sosial. Perhatian dalam hal ini bukan hanya dalam arti meningkatkan anggaran tetapi juga penajaman alokasi anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Persoalan ini kiranya makin penting dalam konteks otonomi daerah dalam rangka memperkecil ketimpangan pembangunan antar daerah oleh karena sumber daya manusia yang berkualitas juga turut menentukan kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan data yang ada dari dari tahun 1996 sampai 2002, alokasi pengeluaran pembangunan Pemda Dati I masih lebih banyak untuk sektor-sektor di luar bidang pembangunan sosial. Kelompok sektor pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari enam sektor di atas tidak sampai setengah dari total pengeluaran pembangunan. Pada tahun 1996, rata-rata persentase investasi pembangunan sosial tersebut adalah 14,43 persen. Pada tahun tersebut persentase alokasi tertinggi ada pada propinsi Aceh sedangkan terendah adalah propinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun-tahun berikutnya, rata-rata persentase investasi pembangunan sosial ini meningkat yakni tahun 1999 menjadi 18,40 persen dan 22,12 persen. Tahun 1999 dan 2002 propinsi Riau menduduki posisi pertama dalam persentase investasi sosial tersebut. Propinsi-propinsi baru hasil pemekaran wilayah masih sangat rendah alokasi anggarannya untuk bidang pembangunan sosial tersebut.

GAMBAR 1.1.

Realisasi Investasi Sektor Publik Bidang Pembangunan Manusia pada

Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pemda Tingkatt I

(% dari Pengeluaran Pembangunan)

Sumber : Laporan APBD sebelum tahun 2000

Dari sisi pengeluaran pembangunan sendiri secara rata-rata telah terjadi pertambahan yang sangat signifikan. Tahun 1996 dan 1999 rata-rata total pengeluaran pembangunan dari seluruh propinsi tidak lebih dari Rp 157 miliar. Namun tahun 2002 rata-rata tersebut telah meningkat menjadi lebih dari tiga kali rata-rata tahun 1999, yakni menjadi Rp 483,3 miliar. Menarik untuk dicatat bahwa rata-rata investasi untuk bidang sosial tersebut meningkat lebih tinggi daripada peningkatan rata-rata pengeluaran pembangunan. Tahun 2002, rata-rata realisasi investasi bidang sosial mencapai Rp 146 miliar sedangkan tahun 1996 dan 1999 baru Rp 31,6 miliar. Peningkatan ini lebih banyak terjadi pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang tahun 2002 rata-ratanya mencapai Rp 98,4 miliar atau lebih dari dua kali lipat rata-rata pengeluaran untuk kesehatan dan kesejahteraan.

Dengan kata lain pembangunan ekonomi akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat, tetapi dilain pihak tingkat kesejahteraan yang tinggi ini harus dicapai dengan pengorbanan yang tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arthur Lewis “like everything else economic growth has its cost” yang berarti bahwa pembangunan ekonomi disamping memberikan manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan pengorbanan-pengorbanan.

Skripsi ini memiliki dua tujuan yang saling berkaitan. Pertama adalah untuk melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat pembangunan manusia dalam Propinsi Jawa Timur. Tujuan berikutnya adalah memperoleh bukti empiris hubungan antara tingkat pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan uraian di atas, membuat daya tarik tersendiri bagi penulis untuk membuat skripsi dengan judul “Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah di Jawa Timur”

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Jawa Timur dalam mengambil tindakan yang tepat guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

1.2. Permasalahan

Dari beberapa hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesejahteraan Masyarakat khususnya daerah Jawa Timur ?

Print Friendly

tags for the article:

dampak pengeluaran pemerintah (4), dampak pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian (2), masukan untuk pemerintahan tentang ipm di jawa timur (2), pengaruh pengeluaran negara terhadap kesejahteraan masyarakat (2), pengaruh pengeluaRan negara terhadap konsumsi publik dan kesejahteraan masyarakat (2), skripsi tentag pegeluarab negara (2)
DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI JAWA TIMUR (Study Kasus : Tahun 2001 – 2004)

Leave a Reply