Referensi Jurnal Skripsi

  1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Dana Program Kemitraan Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan Dengan Mitra Binaannya
  2. Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Baitul Mal Kota Banda Aceh)
  3. Penyerahan Hak Sewa Sebagai Jaminan Hutang Pada Bank (Studi Pada Bank Di Kota Medan)
  4. Aspek Hukum Sita Marital Terhadap Sengketa Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  5. Dualisme Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah antara Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh
  6. Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
  7. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Study Kasus Perkara Perdata No. 107/PDT.G/2010?PN.MDN
  8. Perjanjian Jual Beli Kavling Oleh Pengembang Perumahan (Studi Di Kota Medan)
  9. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembelian Perumahan Pada PT. Prima Sarana Mandiri
  10. Aspek Juridis Penanganan Kredit Bermasalah Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Studi Pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Medan Putri Hijau
  11. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan
  12. Eksistensi Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kota Medan)
  13. Kajian Hukum Atas Peran Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pembelian Kembali Saham Pada Perseroan Terbatas
  14. Analisis Kekuatan Surat Perjanjian Perdamaian Dibawah Tangan Dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Pers Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
  15. Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Kawin Pasangan Calon Suami / Isteri Yang Akan Menikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  16. Peranan Notaris Pada Pendirian Dan Aktivitas Koperasi Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan
  17. Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Corporate Opportunity Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  18. Tinjauan Hukum Kekuatan Sertifikat Hak Milik Diatas Tanah Yang Dikuasai Pihak Lain (Studi Kasus Atas Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan NO.39/G.TUN/2006/PTUN.MDN)
  19. Tinjauan Hukum Kekuatan Sertifikat Hak Milik Diatas Tanah Yang Dikuasai Pihak Lain (Studi Kasus Atas Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan NO.39/G.TUN/2006/PTUN.MDN)
  20. Tinjauan Hukum Kekuatan Sertifikat Hak Milik Diatas Tanah Yang Dikuasai Pihak Lain (Studi Kasus Atas Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan NO.39/G.TUN/2006/PTUN.MDN)
  21. Pandangan Kritis Eksistensi Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Atas Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Kota Medan)
  22. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Tindakan-Tindakan Dalam Periode Keadaan Diam (Standstill) Dalam Kepailitan
  23. Suatu Tinjauan Tentang Sewa Menyewa Rumah Berjangka Pendek Bagi Pekerja Kontrak (Studi Di Kota Batam)
  24. Lisensi Dan Pembayaran Royalti Hak Cipta Sinematografi Menurut Hukum Perjanjian
  25. Peralihan Hak Guna Usaha Sekaligus Dilakukan Alih Fungsi Penggunaan Tanah
  26. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  27. Pembatalan Desain Industri Karena Alasan Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya
  28. Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Di Kota Pematangsiantar)
  29. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Susun Yang Dibangun Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun
  30. Perjanjian Beli Kembali Dalam Pemberian Kredit Kepemilikan Kios Pasar Pusat Sukaramai Pekanbaru Antara Bank Danamon Dengan PT. Makmur Papan Permata
  31. Tinjauan Yuridis Atas Pensertifikatan Tanah yang Berasal dari Hak Ulayat (Studi Kasus Putusan MA No. 274/K/PDT/2005)
  32. Resiko Hukum Atas Cessie Tagihan Piutang Sebagai Jaminan Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan)
  33. Analisis Yuridis Terhadap Akta Sewa Menyewa Rumah Yang Dibuat Di Hadapan Notaris (Studi Kantor Notaris Kota Medan)
  34. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Perbankan Syariah (Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah)
  35. Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Golongan KeDua (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Perkara : 127/PDt.G/2008/PN.Mdn)
  36. Analisis Yuridis Atas Eksistensi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Diingkari Debitur
  37. Aspek Hukum Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Melalui SISMINBAKUM (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan Anggaran Dasar PT)
  38. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Yang Wanpretasi Pada Bank Sumut
  39. Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Pada Bank Swasta Di Kota Medan (Studi Kasus Pada PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk Cabang Medan)
  40. Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengurusan Piutang Negara Macet PT. Telkomsel : Penelitian Pada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Medan
  41. Eksekusi Barang Jaminan Oleh Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus pada Bank "D" di Medan)
  42. Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan Dan Janda Pada Masyarakat Batak Toba Di Perkotaan (Suatu Penelitian di Kelurahan Sudi Rejo II, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)
  43. Analisis Yuridis Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan
  44. Tanggung Jawab Pemegang Saham Akibat Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Penelitian di Medan)
  45. Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Terhadap Barang Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Medan)
  46. Penggunaan Merek Dagang Tidak Terdaftar: Studi Mengenai Faktor-Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Merek Dagang Dikawasan Industri Medan (KIM)
  47. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan / Atau Bangunan Di Kota Banda Aceh
  48. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Batak Toba Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara)
  49. Dilema Perberlakuan Pembatasan Jangka Waktu Pendaftaran Hak Tanggungan (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)
  50. Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Korban Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
  51. Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak dalam Peralihan Hak Atas Tanah oleh Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
  52. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kejaksaan (Studi Pada Kpknl Medan)
  53. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Minang Kabau (Studi Kasus di Kota Padang)
  54. Dilemma Roya Hak Tanggungan Dalam Praktek Dikantor Pertanahan Kota Medan
  55. Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris (Studi Kasus Di Kota Binjai)
  56. Tinjauan Hukum Terhadap Tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham Dalam Perseroan Terbatas (Debt To Equity Swap) Suatu Kajian Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
  57. Perseroan Komanditer (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) Dalam Kedudukannya Sebagai Pemberi Hak Tanggungan Pada Pengikatan Hak Tanggungan
  58. Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengurusan Piutang Negara (Studi Kasus Pada KP2LN Medan)
  59. Kedudukan Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Sebagai Objek Jaminan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Kota Padang
  60. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Bandara Udara Pada PT.(PERSERO)Angkasa Pura II Bandar Udara Polonia Medan Dengan Perusahaan Penerbangan Mandala Airlines Cabang Medan
  61. Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri
  62. Upaya Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Pada Bank Swasta Di Kota Medan (Studi Kasus Pada PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk Cabang Medan)
  63. Kajian Yuridis Tentang Jaminan Kepastian Hukum Bagi Investasi Asing Di Indonesia
  64. Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)
  65. Sengketa Warisan Dan Upaya Penyelesaiannya Pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kabupaten Solok)
  66. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tertanggung Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Pada PT. Asuransi Bintang, Tbk Cabang Medan Dan PT. Asuransi Parolamas Cabang Medan)
  67. Pemahaman Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek (Suatu Studi Terhadap Pengusaha Konveksi di Kota Medan)
  68. Pengawasan Terhadap Notaris Dan Tugas Jabatannya Guna Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Umum
  69. Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Merek Dagang
  70. Proses Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Kredit Di PT. Astra Credit Companies Medan Sebagai Lembaga Pembiayaan Konsumen (Penelitian Di Astra Credit Companies)
  71. Pelaksanaan Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh
  72. Prinsip Bagi Hasil Pada Perjanjian Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  73. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Dalam Membatalkan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Di Persidangan
  74. Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam
  75. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Bersertifikat Hak Milik Di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
  76. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Mandailing (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Tembung)
  77. Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
  78. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Di Kalangan Ahli Waris Tertanggung (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Lhoksumawe)
  79. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Merek Terkenal (Studi Atas Putusan Pengadilan)
  80. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Para Kreditor Dalam Hukum Kepailitan
  81. Analisis Yuridis Terhadap Business Judgment Rule Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Suatu Perseroan Terbatas
  82. Tanggung Jawab Penanggung Hutang (Borgtocht) Terhadap Debitur Yang Ingkar Janji (Wanprestasi) Kepada PT. Bank Danamon Tbk.
  83. Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Aset Pemerintah (Studi : Di Pemerintah Kota Tanjungbalai)
  84. Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Legalisasi Dan Registrasi Oleh Notaris
  85. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Merek
  86. Kajian Hukum Atas Pemberian Fasilitas Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia
  87. Fungsi Dan Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di PT Bank Bukopin Cabang Medan)
  88. Tipologi Sengketa Pertanahan: Studi Di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2001S.D April 2003
  89. Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang Dihibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan NO.691/Pdt.G/2007/PA.Medan
  90. Perlindungan Hukum Pemilik Paten Dalam Lisensi Wajib
  91. Pelaksanaan Pendaftaran Konversi Hak Atas Tanah Adat : Studi Mengenai Konversi Hak Atas Tanah Grant Sultan Di Kota Medan
  92. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Atas Benda Jaminan (Studi Pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Kantor Wilayah I Medan)
  93. Analisis Terhadap Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Kebendaan Antara Orang Perorangan Di Kota Duri Provinsi Riau
  94. Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Musyarakah Yang Dibuat Notaris Studi Bank Sumut Syariah Medan
  95. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Penerbit (Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002)
  96. Penggunaan Hak Ingkar Notaris Pada Perkara Perdata Dan Pidana (Studi Penelitian Di Kota Medan)
  97. Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum : Studi Kasus Pada Pembangunan Kampus Unimal Di Desa Reuleut Timur Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
  98. Tanggung Jawab Hukum Kuasa Pengguna Anggaran Atas Perubahan Teknis Pekerjaan Pasca Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa
  99. Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Perusahaan
  100. Paradigma Grosse Akta Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  101. Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan
  102. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek(Studi Kasus Pada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)
  103. Tinjauan Hukum Terhadap Anak-Anak yang Memperoleh Status Warga Negara Indonesia Dari Hasil Perkawinan Campuran
  104. Analisis Yuridis Mengenai Faktor Tidak Didaftarkannya Perubahan Data Fisik Dan Data Yuridis Tanah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Medan Timur Pada Kantor Pertanahan Kota Medan
  105. Peralihan Hutang Yang Dijaminkan Dengan Hak Tanggungan Karena Pewarisan Berdasarkan KUHperdata
  106. Kedudukan Direksi Dalam Hal Terjadinya Benturan Kepentingan Dalam Suatu Perusahaan
  107. Problematika Keotentikan Akta PPAT
  108. Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri (Studi Kasus Perkara No. 167/Pdt.P/2000/PN-Jak.Sel)
  109. Konsekuensi Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
  110. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Pengguna ATM (Automated Teller Machines) dalam Sistem Perbankan Indonesia
  111. Pemegang Saham Nominee Dalam Perseroan Terbatas
  112. Perlindungan Hak-Hak Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi (Studi Pada Asuransi Takaful Keluarga Medan)
  113. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kepada Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Medan)
  114. Analisis Hukum Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (Profit Sharing) Pt. Telkom Dengan Pelaku Usaha Warung Telekomunikasi (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  115. Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dilihat Dari Anggaran Dasar
  116. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Penjualan Dibawah Tangan Benda Jaminan Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Terhadap Praktek Perbankan Di Kota Medan)
  117. Kajian Yuridis Terhadap Peranan Lembaga Jasa Penilaian Properti (Penelitian Pada PT. Satyatama Grahatara Dan PT. Piesta Penilai Di Kota Medan)
  118. Potensi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
  119. Hubungan Hukum Kreditur/Bank Pemerintah Dengan PUPN Cabang Sumatera Utara Dan KP2LN Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan)
  120. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kabupaten Agam)
  121. Kedudukan Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dikaitkan Dengan Objek Hak Tanggungan
  122. Analisa Hukum Pengaturan Syarat-Syarat Kerja Dan Hak-Hak Normatif Dalam Perjanjian Kerja Bersama Studi Pada PT.Umada Di Medan
  123. Analisis Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Pemeliharaan Tata Ruang Kota Medan
  124. Aspek Hukum Perlindungan Ivestor Dalam Perdagangan Saham Bank Mandiri Menjelang Pasar Perdana
  125. Batas Umur Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Praktek Notaris di Kota Medan
  126. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Studi Kasus Terhadap Hak Atas Tanah Terdaftar Yang Berpotensi Hapus Di Kota Medan
  127. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Lahan Kelapa Sawit Pada Perkebunan Inti Rakyat Cot Girek Kabupaten Aceh Utara (Periode Tahun 1990-2006)
  128. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito Pada PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk Kantor Cabang Lhokseumawe
  129. Pembelian Agunan Tanah/Bangunan Oleh Bank Umum Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet
  130. Perlindungan Hak Kreditor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
  131. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Nias (Studi di Kabupaten Nias)
  132. Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Yayasan Pengelola Tanah Pemakaman Dalam Pembayaran Pajak Di Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2000
  133. Pelaksanaan Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertahanan Berdasarkan Risalah Lelang (Penelitian / Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru)
  134. Perlindungan Hak Terkait Lembaga Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
  135. Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi di Kota Medan)
  136. Kewenangan Camat Sebagai P.P.A.T Sementara Dalam Membuat Akta Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi
  137. Klausula Wajib Asuransi Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Kota Medan
  138. Eksistensi Dan Kekuatan Alat Bukti Alas Hak Berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Yang Dibuat Dihadapan Notaris Atau Camat Studi Di Kabupaten Deli Serdang
  139. Perbandingan Fungsi Pengawas Notaris Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  140. Analisis Hukum Kedudukan Agen Dalam PT. Prudential Life Assurance Pada Pemohon Pailit PT. Prudential Life Assurance
  141. Pengalihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Wasiat Dan Proses Balik Namanya (Suatu Kajian Hukum Di Kota Medan)
  142. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Pegadaian Dalam Pemberian Kredit Dengan Sistem Gadai (Penelitian Pada PERUM PEGADAIAN Cabang Medan Pringgan)
  143. Implementasi Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights) Dalam Sistem Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Nasional: Suatu Studi Pada Pengadilan Niaga
  144. Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT. Bank IFI Terhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
  145. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Di Kota Padang
  146. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai Oleh PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Iskandar Muda Medan
  147. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Tindakan Ultra Vires
  148. Hukum Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan)
  149. Prinsip Transparansi Dalam Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medan
  150. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Perbuatan Agen Terhadap Klaim Dari Tertanggung (Kajian Khusus Pada Perusahaan Asuransi Jiwa)
  151. Keterangan Hak Waris Dalam Hukum Perdata (Suatu Kajian Terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Cina Di Kota Medan)
  152. Hambatan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Grosse Akta Di Pengadilan Negeri Medan
  153. Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Bank (Study Terhadap PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Dan PT Prudential Life Assurance) Di Medan
  154. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas
  155. Pemberian Kuasa Menjual Tanah Dalam Praktek Notaris (Penelitian Di Kota Medan)
  156. Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura-Riau)
  157. Kajian Hukum Terhadap Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani)
  158. Perjanjian Sewa Menyewa Kios Sebagai Jaminan Kredit
  159. Pelaksanaan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Angkutan Darat Di Kota Medan (Studi Di Perusahaan Pengangkutan Barang CV. Asi Murni)
  160. Perpisaham Meja Dan Ranjang Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Perdata (BW)
  161. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Memutuskan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tidak Berkekuatan Hukum (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 52/Pdt.G/2008/PA-TTD jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara No. 145/Pdt.G/2008/PTA-MDN)
  162. Perlindungan Hukum Nasabah Atas Syarat-Syarat Baku Perjanjian Gadai (Studi Pada Kantor Pegadaian Di Kota Binjai)
  163. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Penerjemah Dalam Perjanjian Penerbitan Buku
  164. Itsbat Nikah Dan Kaitannya Dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Klas IA Medan)
  165. Perlindungan Terhadap Hak-hak Istri pada Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  166. Analisis Tentang Perjanjian Penyewaan Lahan Tanah Oleh Perum Prasarana Perikanan Cabang Belawan Dengan Pihak Penyewa
  167. Tinjauan Hukum Atas Penggunaan Lembaga Kepailitan Sebagai Sarana Penyelesaian Piutang Bank
  168. Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba Yang Beragama Kristen Protestan (Studi: Di Desa Martoba (Bius Tolping), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir)
  169. Analisis Yuridis Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Pengembang Pada PT. Indo Mega Sentosa Di Kota Batam
  170. Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 51 k/ag/1999)
  171. Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Klaim (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Medan)
  172. Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo)
  173. Analisis Yuridis Atas Kegagalan Pengembang Dalam Memenuhi Klausula Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 69/PDT.G/2008/PN.MDN)
  174. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih: Studi Pada Masyarakat Kota Medan Pelanggan Pdam Tirtanadi Cabang Medan
  175. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana
  176. Penerapan Pasal 916 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Oleh Balai Harta Peninggalan Bagi Perlindungan Hak Mewaris Anak Di Bawah Umur Bagi Golongan Tionghoa (Studi Kasus Harta Peninggalan Tan Tjoen Kiah)
  177. Analisis Hukum Perjanjian Kerja Outsourcing Di Sumatera Utara (Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003)
  178. Kedudukan, Peran Dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN
  179. Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dapat Menimbulkan Konflik
  180. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik
  181. Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekusi Lelang Jaminan Hutang Kebendaan Milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan)
  182. Fungsi Notaris dalam: pembuatan akta (Kajian Terhadap Pembuatan Akta Perubahan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Wilayah Kerja Notaris Rota Medan)
  183. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Tanah Milik Adat Pada Masyarakat Aceh (Studi Di Kabupaten Aceh Barat)
  184. Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang
  185. Peranan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dalam Penanganan Piutang Negara Macet Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Penelitian Di Kantor Pelayanan Kekayaannegara Dan Lelang Medan)
  186. Pengaturan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi : Di Kecamatan Medan Maimun)
  187. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Kota Medan
  188. Eksistensi Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif (Studi di Kabupaten Nias)
  189. Pengaturan Mengenai Bukti Keterangan Hak Waris Yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia
  190. Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lelang (Penelitian Pada Kantor Pelayanan dan Piutang Negara Medan)
  191. Pelaksanaan Surat Paksa Dalam Kaitannya Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan)
  192. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi: Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Departemen Agama Kota Tebing Tinggi
  193. Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Staatsblad 1917 No. 129 (Penelitian Pada Pengadilan Agama Medan)
  194. Tanggung Jawab Perusahaan Pengembang Perumahan Terhadap Konsep Pengembangan Permukiman Terpadu Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Terhadap Perusahaan Pengembang Perumahan Di Kota Medan,2003
  195. Tinjauan Hukum Yayasan Keagamaan Hindu Sikh Di Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
  196. Peranan Notaris pada Lembaga Pengangkatan Anak
  197. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Jaminan Hutang Yang Dieksekusi Lelang Berdasarkan Risalah Lelang Pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi Kasus Pada KP2LN Medan)
  198. Tinjauan Hukum Atas Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Penyewa (Studi Kasus Di Kampung Jawa Banda Aceh)
  199. Restrukturisasi Utang Untuk Mencegah Kepailitan
  200. Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Nasabah Debitur/Penanggung Hutang Dalam Kaitan Dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada KP2LN Medan)
  201. Keberadaan Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba (Studi Mengenai Kegiatannya yang Bersifat Profit Motif)
  202. Penerapan Build Operate Transfer (BOT) Dalam Investasi Oleh Pemerintah Kota Medan
  203. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
  204. Studi Mengenai Pinjaman Kredit Anggota DPRD (Badan Legislatif) Di Kota Binjai Periode Tahun 1997 – 2000 Pada Bank Sumut Cabang Binjai
  205. Pelaksanaan Stelsel Negatif Yang Bertendensi Positif Terhadap Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Studi : Di Kota Medan)
  206. Pemeriksaan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris/PPAT Pada Kantor Pertahanan Kota Medan Berkaitan Dengan Pembuatan Akta (Studi Di Kota Medan)
  207. Tinjauan Yuridis Atas Kesetaraan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan
  208. Perjanjian Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil Melalui Baitul Maal Wat Tamwil Studi Pada Baitul Maal Washil Medan
  209. Kajian Yuridis Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Di Kota Medan
  210. Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kecamatan Medan Johor Dan Pendaftaran Haknya Di Kantor Pertanahan Medan
  211. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Di Kabupaten Aceh Besar Oleh BRR NAD – Nias
  212. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Koperasi Studi Pada Bank Muamalat Cabang Medan
  213. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi pada Bank-Bank Swasta di Kota Medan)
  214. Hak Jaminan Atas Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT. Bank Sumut Medan)
  215. Green Banking Dalam Kebijakan Kredit Perbankan Di Indonesia
  216. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Memberikan Dana Tanpa Jaminan Kepada Perusahaan Sekuritas
  217. Akibat Yuridis Kelalaian Mencatatkan Salinan Putusan Perceraian Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Pada Dinas Kependudukan Di Kota Medan
  218. Kajian Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Di Medan
  219. Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik
  220. Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Menurut PP No. 24 Tahun 1997 (Penelitian di Kota P.Siantar)
  221. Akibat Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Atas Penyalahgunaan Lambang Negara Dalam Produk Yang Diterbitkan
  222. Pemisahan Dan Pembahagian Harta Warisan Secara Damai Di Hadapan Notaris (Kajian Khusus Terhadap Masyarakat Suku Batak Non Muslim Di Kota Medan)
  223. Pemberdayaan Notaris Sebagai Mediator Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Di Kota Medan)
  224. Pengikatan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Kreditor Perseorangan (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  225. Grosse Akta Dan Pelaksanaan Dalam Praktek
  226. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Bisnis (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  227. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, TBK, Cabang Medan
  228. Problematika Pencatatan Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa
  229. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Areal Perkebunan Salak Milik Rakyat(Studi Pada Perkebunan Salak Di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan )
  230. Eksistensi Kuasa Menjual Obyek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk. Cabang Medan)
  231. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Dikaitkan Dengan Kewajiban Pembayaran BPHTB Dan PPh
  232. Analisis Hukum terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)
  233. Peranan Notaris Dalam Kaitan Dengan Pengurusan Piutang Dan Lelang Negara (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Medan)
  234. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Djaya Tunggal dan PT. Bank Perkembangan Asia)
  235. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang Atas Jaminan Hutang Kebendaan Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (Kp2ln) Medan), 2003
  236. Analisis Yuridis Terhadap Grosse Akta Notaris Sebagai Pengikatan Jaminan Dikaitkan Dengan Kredit Macet (Studi Di Kota Medan)
  237. Tanggungjawab Pemilik Dan Pencarter Kapal Terhadap Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut (Studi Di PT. Berkah Anugrah Sejati – Belawan)
  238. Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Dengan Pengikatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Ditinjau Dari PMNA/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1996
  239. Analisis Yuridis Atas Merger Perseroan Setelah Berlakunya UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  240. Analisis Yuridis Atas Jual Lepas Tanah Adat Dan Kendala Pendaftarannya : Studi Pada Tanah Adat Suku Pak Pak Di Kabupaten Pak – Pak Bharat
  241. Problematika Yang Terjadi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Batam)
  242. Kajian Yuridis Akad Wakalah Pada Pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Dan Kaitannya Dengan Murabahah Di Bank Tabungan Negara Syari’ah Cabang Batam
  243. Tinjauan Yuridis Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Yang diagunkan Tanpa Persetujuan Bank (Studi di Bank Tabungan Negara Cabang Pemuda Medan)
  244. Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  245. Analisis Hukum Atas Advis Planing Pengurusan Hak Dijalur Pinggiran Sungai Di Medan
  246. Peranan Notaris Dalam Persekongkolan Tender Barang/Jasa Pemerintah Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  247. Perlindungan Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)
  248. Proses Peningkatan Hak Atas Tanah Dari Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Pada Perumahan Nasional Martubung Medan
  249. Kriteria Perseroan Komanditer (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) Sebagai Subjek Hak Atas Tanah Penelitian Di Kota Medan
  250. Tinjauan Hukum Terhadap Bangunan Hotel Sebagai Objek Investasi (Riset Pada Cambridge Condominium & Shopping Mall)
  251. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Terhadap Hak Ulayat
  252. Penerapan Prinsip–Prinsip Kontrak Dalam Pengikatan Perjanjian Asuransi Takaful
  253. Tinjauan Yuridis Mengenai Pergeseran Kewarisan Harta Pusaka Rendah Dalam Masyarakat Adat Minangkabau
  254. Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Kaitannya Dengan Mal Administrasi
  255. Kepatuhan PPAT Dalam Pembuatan Akta Hibah Berdasarkan UU BPHTB Di Kota Medan
  256. Kepemilikan Terhadap Tanah Pertapakan Dan Bangunan Rumah Susun Yang Dikuasai Dengan Sistem Strata Title
  257. Kajian Hukum Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Berkaitan Dengan Dugaan Pelanggaran Hukum Atas Akta Yang Dibuatnya
  258. Pemberian Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat (Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Bank Dan Ppat Di Kota Lhokseumawe
  259. Tinjauan Atas Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia (Studi Pada Lembaga Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Aceh)
  260. Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan Hukum Perdata BW
  261. Peranan Bank Garansi Dan Penerapannya Dalam Praktek Yang Dihubungkan Dengan Perjanjian Kredit
  262. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
  263. Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja Dengan Distributor Pupuk (Cabang Daerah Sumatera Utara)
  264. Analisis Yuridis Legalitas Notaris Sebagai Tersangka Atas Akta Yang Dibuatnya
  265. Analisis Hukum Atas Klausula Pelarangan Penggantian Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas Sebagai Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank
  266. Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Transaksi Medis)
  267. Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Milik Orang Tua Yang Dilakukan Anak Di Kala Kedua Orang Tua Masih Hidup (Putusan MA Tanggal 27 OktobeR 2004, NO. 1187 K/PDT/2000)
  268. Perikatan Antara Bank Dan Asuransi Dalam Melindungi Uang Tunai Yang Ada Di Bank (Studi Pada Bank Sumut Dan PT. Asuransi Askrida)
  269. Analisis Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
  270. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Studi : Perjanjian Waralaba Antara PT. Indomarco Prismatama Dengan CV. E. Makmur
  271. Tanggung Jawab Penjamin (Avalist) Terhadap Utang Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1436.K/Pdt/2001)
  272. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek
  273. Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
  274. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara Di Kota Medan
  275. Tinjauan Yuridis Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  276. Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
  277. Peranan Lembaga Asuransi Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Cabang Kabanjahe)
  278. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Independen Di Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  279. Analisis Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:41/G/2009/PHI.Mdn)
  280. Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Jiwa Melalui Telemarketing Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan (Studi Pada Asuransi Jiwa BNI Life)
  281. Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Kredit Pada Bank Melalui Balai Lelang Swasta (Studi Kasus Pada Bank Swasta)
  282. Sertifikasi Lisensi Hak Cipta Musik Dan Lagu Radio Siaran Swasta Nasional Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (Suatu Penelitian di Kota Medan)
  283. Eksekusi Di Bawah Tangan Objek Jaminan Fidusia Atas Kredit Macet Kepemilikan Mobil Di Lembaga Keuangan Non-Bank PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Medan
  284. Penerapan Asas Keseimbangan Dan Keadilan Dalam Kontrak Polis Asuransi Avrist Prime Invest Study Di PT. Avrist Assurance Medan
  285. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Era Otonomi Daerah Pada Masyarakat Suku Sakai Di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau
  286. Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya
  287. Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Sindikasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Di Bank UOB Indonesia)
  288. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di CV. Shandi Mocha Jaya Medan
  289. Eksistensi Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai Di Perum Pegadaian Kota Medan
  290. Perlindungan Hukum Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ditinjau Dari Hukum Islam
  291. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Melalui Media Elektronik
  292. Analisis Yuridis Kontrak Keagenan Minyak Tanah Di PT. PERTAMINA Provinsi Aceh
  293. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Yang Dibuat Antara Pencipta Buku Dengan Penerbit
  294. Pelaksanaan Pengalihan Tanah Non Sertifikat Dengan Menggunakan Blanko Akta Jual Beli Ppat Pada Masyarakat Kabupaten Bireuen Aceh
  295. Tinjauan Yuridis Sertifikasi Tanah Eks Hutan Tanaman Industri Di Desa Buntu Turunan
  296. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kata Dan Bahasa Dalam Akta Notaris
  297. Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Atas Tanah Di Wilayah Pulau Batam (Studi : Di Pulau Sekikir Dan Pulau Bulat)
  298. Kedudukan Hak Tanggungan Terhadap Peningkatan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan
  299. Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Penanggung Dalam Pengikatan Jaminan Perorangan Pada BPR Duta Adiarta
  300. Analisis Tentang Perjanjian Spbu Antara PT. Pertamina (PERSERO) Dengan Pengusaha SPBU 14.201.103 Setia Budi Medan
  301. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Dan Kaitannya dengan Status Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Klas I-A Medan)
  302. Implementasi Penagihan Hutang Pajak Dengan Menggunakan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara
  303. Restrukturisasi Kredit Macet Debitor Di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terabina Seraya Mulia Selatpanjang
  304. Problematika Jual Beli Dan Pendaftaran Tanah Hak Milik Yang Dimiliki Bersama Anak Di Bawah Umur (Studi Di Pematang Siantar)
  305. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hapusnya Sanksi Dan Tidak Diperiksa Pajak Dengan Pemberlakuan Sunset Policy (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia)
  306. Kewajiban Yuridis Menyesuaikan Akta Yayasan Pendidikan Dengan Berlakunya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
  307. Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional Antara Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Utara Dengan Mitra Kerja
  308. Perjanjian Kerjasama Antara Developer Dengan Bank Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (Suatu Penelitian di PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Medan Bukit Barisan)
  309. Analisis Hukum Terhadap Keterlibatan Notaris Dalam Perkara Pidana
  310. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit
  311. Aspek Yuridis Dari Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Yang Objeknya Dijaminankan Di Bank
  312. Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Perjanjian Perbaikan Kapal Di PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia Di Pulau Batam
  313. Pelanggaran Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Otentik
  314. Kedudukan Janda Terhadap Harta Peninggalan Suami Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Penelitian Pada Masyarakat Bali Di Desa Kertalangu, Kecamatan Kesiman Kabupaten Badung Denpasar Timur)
  315. Status Badan Hukum Yayasan Pendidikan Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009)
  316. Kedudukan Para Pihak Dalam Kerjasama Operasional Antara PT. Adhi Karya (PERSERO) Tbk Dengan PT. Duta Graha Indah Tbk Terhadap Pekerjaan Taxiway Pembangunan Bandar Udara Internasional – Kuala Namu
  317. Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaralam Sumatera Selatan
  318. Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Rehabilitasi Anak Cacat Tubuh Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Studi di Panti Sosial Bina Daksa “Bahagia” Sumatera Utara yang Terletak di Medan)
  319. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Agunan Dalam Rangka Pinjaman Program Kemitraan : Studi Pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Medan
  320. Perjanjian Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Indonesian Nominee Kepada Warga Negara Asing
  321. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta PPAT Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst)
  322. Corporate Social Responsibility Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  323. Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Kredit Pada PT. Bank Dipo Internasional Cabang Medan
  324. Perbandingan Pengaturan Tentang Corporate Social Responsibility Antara Indonesia Dengan Cina Dalam Upaya Perwujudan Prinsip Good Corporate Governance Di Indonesia
  325. Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Dibuat Perusahaan Dengan Pekerja Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Terhadap Perjanjian Kerja Yang Didaftarkan Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan)
  326. Kajian Yuridis Hak Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan No. 101/Pdt.G/2009/Pn/Mdn)
  327. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Penangguhan Eksekusi Jaminan Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
  328. Analisis Pengalihan Hak Dan Oper Kredit Pada Kredit Pemilikan Rumah (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Tata Patumbak Di Medan)
  329. Tinjauan Yuridis Atas Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Telah Bersertifikat Hak Milik (Study Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2725 K/Pdt/2008)
  330. Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran Radio dan Produsen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan
  331. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
  332. Kajian Atas Putusan-Putusan Peradilan Dalam Sengketa Hak Cipta Lagu
  333. Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
  334. Perlindungan Hukum Usaha Kecil Menengah Dan Alternatif Pemecahannya (Penelitian Di Kota Medan)
  335. Analisis Hukum Klausul Perjanjian Kredit Bank Di Bawah Tangan Dalam Hubungannya Dengan Penyelesaian Utang Debitur Yang Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Yekti Insan Sembada Boyoyali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah
  336. Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba (Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir)
  337. Suatu Kajian Tentang Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Kota Kisaran (Kajian Dari Profesi Notaris)
  338. Hambatan-Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tanah Berikut Bangunan Di Atasnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)
  339. Pemberian Kuasa Menjual Tanah Dalam Praktek Notaris (Penelitian Di Kota Medan)
  340. Kajian Pendaftaran Tanah Dari Pembagian Warisan Setelah PP 24 Tahun 1997 (Studi Penelitian Di Kecamatan gunung Sitoli Kabupaten Nias)
  341. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian (Studi Pada Perjanjian Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telkom Flexi)
  342. Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan PT. Telkom Dalam Kontrak Baku
  343. Analisis Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dalam Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Banda Aceh
  344. Pertanggungjawaban Perbuatan Hukum Perseroan Yang Dimuat Dalam Akta Notaris (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Kitab Undang-Undanghukum Perdata)
  345. Kedudukan Wanita Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Tentang Pengaruh Peranan Wanita Dalam Keluarga Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Melayu Di Kota Batam)
  346. Grosse Akta Dan Pelaksanaan Dalam Praktek
  347. Tanggung Jawab Penanggung Hutang (BORGTOCHT) Terhadap Debitur Yang Ingkar Janji (WANPRESTASI) Kepada PT. Bank Danamon Tbk.
  348. Pendaftaran Jaminan Fidusia : Hambatannya dilihat Dari Aspek Sistem Hukum
  349. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam
  350. Penerapan Sistem Jual Beli Murabahah Pada Bank Syariah
  351. Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
  352. Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Pada Perum Pegadaian (Studi Di Kantor Perum Pegadaian Cabang Medan Utama)
  353. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Manfaatnya Bagi Pihak Debitor Dan Kreditor. (Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)
  354. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi Menurut PP No.9 Tahun 1995 (Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru SD Kec, Binjai Barat Di Kota Binjai)
  355. Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Sarana Apotek Ditinjau Dari Hukum Perikatan
  356. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Yang Tidak Diketahui Penciptanya
  357. Peranan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Tuntutan Pembatalan Akta Perjanjian Bangun Bagi (Suatu Penelitian Pada Praktek Notaris Di Kota Banda Aceh)
  358. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Atas Tanah Register 40 Pasca Putusan Pidana No.2642 K/PID/2006 AN.Terpidana D.L Sitorus
  359. Tinjauan Yuridis Tentang Hak Dan Kewajiban Pengangkut Dalam Perjanjian Pengangkutan BBM Industri (Studi Kasus Perjanjian Pengangkutan BBM antara PT. Yunita Permai Budiman dengan PT. Toba Pulp Lestari Tbk)
  360. Tinjauan Yuridis Atas Tanah Wakaf yang Dikuasai Nadzir (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh)”
  361. Hambatan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur
  362. Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Penyediaan Air Baku Antara PT. Mitha Prana Chasea Dengan Balai Sumber Daya Air Sumatera II Propinsi Sumatera Utara
  363. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umumpemegang Saham (Studi Pada PT. Multi Megah Mandiri Di Jakarta Utara)
  364. Tinjauan Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  365. Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kredit Sindikasi Berdasarkan Hukum Kontrak (Study Kasus PT. Bank Sumut)
  366. Jaminan Kepastian Hukum Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha di Kabupaten Aceh Utara
  367. Analisis Klasula Force Majeure Dalam Suatu Perjanjian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 587 PK/PDT/2010)
  368. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Dalam Hubungannya Dengan Penegakan Kode Etik Notaris
  369. Eksistensi Tanah Ulayat Marga Pinem Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi
  370. Analisis Praktek Personal Guarantee Dalam Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sigli
  371. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Jual-Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPN I DAN PT. Bagun Sempurna Lestari (BSL)
  372. Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Direktur Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perusahaan Dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan
  373. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Konstruksi Yang Dilaksanakan Kontraktor
  374. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Milik Pemerintah Antara CV. Dina Utama Dengan Dinas Penataan Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
  375. Analisis Yuridis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Yang Diterima Notaris/PPAT (Studi Penelitian Di Kota Medan)
  376. Aspek Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelebaran Jalan Di Kabupaten Padang Lawas)
  377. Penerbitan Sertipikat Pengganti Di Kantor Pertanahan Kota Medan
  378. Analisis Hukum Terjadinya Pengalihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Penguasaan Fisik (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.475//Pk/Pdt.2010).
  379. Suatu Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris Yang Penandatanganannya Dilakukan di Dalam Rumah Tahanan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3641 K/Pdt/2001).
  380. Aspek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank XYZ
  381. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Tower Telekomunikasi Antara PT. Telkomsel Dengan Perusahaan Mitra Kerja
  382. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh PT. Lafarge Cement Indonesia Terhadap Masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh
  383. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa Yang Dibuat Notaris (Study Kasus Putusan MA NO. 303 K/PID/2004)
  384. Analisis Hukum Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pasar Modal Syariah Di Indonesia
  385. Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam
  386. Analisis Yuridis Pemberian Kuasa Blanko Pada Akta Perikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 51/PDT.G/2009/PN.Mdn)
  387. Tinjauan Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi Menurut Hukum Islam
  388. Efektivitas Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata
  389. Akibat Hukum Pemecahan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Atas Tanah Yang Sedang Terikat Hak Tanggungan
  390. Tinjauan Yuridis Terhadap Dana Talangan Haji Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan)
  391. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewarisan Anak Li’an Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1595/PDT.G/2010/PA Sidoarjo)
  392. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antara PT Frisian Flag Indonesia Dengan Distributor di Kota Medan (PT. Permata Niaga Sebagai Salah Satu Distributor di Kota Medan)
  393. Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir Pinto Aceh
  394. Tinjauan Yuridis Pengikatan Dan Pendaftaran Jaminan Kapal Laut (Studi Di Kotamedan-Belawan)
  395. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diakui Atas Harta Peninggalan Orang Tuanya (Kajian Pada Etnis Tionghoa Di Kota Tebing Tinggi)
  396. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia Secara Di Bawah Tangan (Penelitian Pada PT. Olympindo Multi Finance Cabang Medan Dan PT. Orix Indonesia Finance Cabang Medan)
  397. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Hak Pengelolaan Kepada Pemerintah Kota Medan
  398. Tinjauan Yuridis Terhadap Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Bank Syariah
  399. Analisis Yuridis Atas Perbuatan Notaris Yang Menimbulkan Delik-Delik Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NO. 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn)
  400. Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Analisis Terhadap Kewenangan Bidang Pertanahan Antara Pemerintah Kota Batam Dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam)
  401. Tanggung Jawab Direksi Yang Bertindak Sebagai Penanggung Utang Perseroan Jika Perseroan Dinyatakan Pailit
  402. Peran Notaris Dalam Membuat Akta Pendirian Dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi
  403. Efektifitas Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa (Studi Di Lembaga Adat Aceh Tinggkat Gampong Di Kabupaten Aceh Besar)
  404. Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Satuan Rumah Susun
  405. Pelaksanaan Jual Beli Tanah Dalam Masyarakat Adat Karo Studi Di Kecamatan Juhar Kabupaten Karo
  406. Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum Dan Sesudah Perseroan Terbatas Listing Di Pasar Modal
  407. Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Penataan Terhadap Jaminan Hutang Milik Nasabah Debitur/Penjamin Hutang dalam Kaitannya dengan Pengurusan Piutang Negara (Penelitian Pada PUPN dan KP2LN Medan)
  408. Perlindungan Hak Bagi Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002
  409. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Aceh(Studi Kabupaten Aceh Barat)
  410. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sertifikat Di Kantor Pertanahan Deli Serdang
  411. Tinjauan Yuridis Alas Hak Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Hak Atas Tanah
  412. Tinjauan Hukum Terhadap Tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham Dalam Perseroan Terbatas (DEBT TO EQUITY SWAP) Suatu Kajian Terhadap Beberapa Putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
  413. Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Internet Banking Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
  414. Analisis Yuridis Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pelaksanaannya
  415. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU NO. 5/1960 Tentang UUPA
  416. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian Keagenan (Kajian Pada Perjanjian Keagenan Cat Ici Indonesia Di Medan)
  417. Kedudukan Hukum Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Pada Perjanjian Kredit Dalam Keadaan Debitur Pailit
  418. Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Di Kawasan Pantai Studi Di Kecamatan Medan Belawan
  419. Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Masyarakat Batak Toba (Studi Di Kecamatan Pangururan – Kabupaten Samosir)
  420. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Melalui Pengembang (Studi Di Kota Medan)
  421. Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi : Pada Masyarakat Batak Toba Kristen di Kota Medan)
  422. Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Nasabah Debitur/Penjamin Hutang Berupa Uang Tunai di Bank dalam Kaitannya dengan Sistem Pengurusan Piutang Negara
  423. Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Silangit Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara
  424. Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan Dengan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor . 30 Tahun 2004
  425. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Ditinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Kota Medan)
  426. Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/Puu-V/2007 Mengenai Pengujian Undang-Undang No: 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945)
  427. Keabsahan Tanda Tangan Secara Elektronik dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
  428. Problematika Okupasi Liar Di Atas Lahan Perkebunan Di Sumatera Utara : Studi Pada Areal Perkebunan Ptpn-IV Medan (Tahun 2000-2009)
  429. Pertanggungjawaban Renteng Dalam Perjanjian Asuransi Pada PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Terhadap Pihak Ketiga
  430. Perlindungan Hukum Atas Pemegang Polis Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Pembayaran Premi (Studi Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 PT. Asuransi Takaful Keluarga Di Kota Medan)
  431. Pelaksanaan Inventarisasi Dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T)Di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
  432. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Asas Mutakhir Pada Tanah Yang Telah Bersertipikat (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)
  433. Agunan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Otorita Batam
  434. Analisis Yuridis Hak Istri Ke-2, Dan Seterusnya Atas Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  435. Persintuhan Hukum Perkawinan Adat Minangkabau Dengan Hukum Perkawinan Islam Dikaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  436. Pelaksanaan Perubahan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Bangunan Pada Yaspendhar Medan (Studi : Kampus I-Jln. Imam Bonjol No. 35 Medan)
  437. Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Melalui Campur Tangan Pemerintah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung NO. 255K/PDT.SUS/2009)
  438. Analisis Hukum Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Binjai Untuk Pembangunan Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Binjai Pada Tahun 2005
  439. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Dalam Penjualan Voucher Hotel Antara PT. Eka Sukma Tour Dengan Hotel J.W. Marriot Medan
  440. Analisis Hukum Kedudukan Joint Venture Agreement Dalam Perusahaan Penanaman Modal
  441. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah Di Banda Aceh
  442. Implementasi Kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan NO. 1/Sitirejo)
  443. Perubahan Direksi Pada Perseroan Yang Terikat Kredit Pada Bank Mandiri
  444. Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Ganda : Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 53/G.TUN/2005/PTUN-MDN
  445. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perdagangan Saham Setelah Listing Di Pasar Modal
  446. Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Kuasa Direksi Perseroan Terbatas Kepada Komisaris Dalam Meminjam Kredit Pada PT. Bank Mestika Dharma Medan
  447. Aspek Hukum Joint Financing Kredit Dengan Pemberian Jaminan Hak Tanggungan
  448. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Pasangan Usaha
  449. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Sama Keagenan Tiket Online (Studi Kerja Sama Antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dengan CV. Anugerah Cirebon)
  450. Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)
  451. Pertanggungjawaban Direksi Dalam Melaksanakan Duty Of Loyalty Dan Duty Of Care Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  452. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dijadikan Dasar Pemeriksaan Polisi
  453. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim
  454. Tinjauan Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Atas Dasar Wanprestasi (Studi PT.TNC)
  455. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Atas Jaminan Hak Tanggungan (Studi Pada PT.Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Kabanjahe)
  456. Studi Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Dan Pemanfaatannya Pada PT. Madina Agrolestari Di Kabupaten Mandailing Natal
  457. Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir
  458. Pertanggungjawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Akibat Bencana Alam (Studi Kasus Tsunami di Banda Aceh)
  459. Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT (Studi Pada PPAT di Kabupaten Langkat)
  460. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  461. Perlindungan Atas Hak Produser Rekaman Suara Dan Pemegang Hak Cipta (Penelitian Pada Sarana Hiburan Di Kota Medan)
  462. Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT. BNI (PERSERO) Tbk Tanjung Balai Asahan
  463. Status Kepemilikan Harta Benda Pemberian Orang Tua Semasa Hidupnya Kepada Anak Dalam Hukum Waris Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)
  464. Kajian Hukum terhadap Pelunasan Kredit dengan Menyerahkan Jaminan kepada Bank dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah (Penelitian pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Kantor Wilayah VI Medan)
  465. Analisis Yuridis Permohonan Menjadiwali Oleh Seorang Nenek Terhadap Cucu-Cucunya Ketika Ibu Kandung Masih Hidup (Studi Kasus Putusan MA No.372k/ PDT/ 2008)
  466. Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dengan Pertamina Dalam Kontrak Codolite (Di SPBU 14201101 Simpang Limun Medan )
  467. Analisis Yuridis Atas Pengalihan Harta Warisan Milik Bersama Anak Di Bawah Umur Yang Berupa Hak Atas Tanah
  468. Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)
  469. Analisis Yuridis Terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Studi Terhadap Pembubaran PT.Ulu Musi Agung Tenera)
  470. Analisis Yuridis Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dengan Jaminan Tanah Belum Bersertifikat (Studi : PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kampung Lalang)
  471. Tinjauan Yuridis Atas Hak-Hak Konsumen Dalam Klausul Baku Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Seluler Pasca Bayar
  472. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Pada Perseroan Terbatas
  473. Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Di Sumatera Utara
  474. Analisa Hukum Pengenaan Pajakpengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Dipropinsi Riau
  475. Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Dalam Hal Penilaian Agunan Kredit Pemilikan Rumah (Suatu Penelitian Di PT. Bank Cimb Niaga TBK, Cabang Medan Bukit Barisan)
  476. Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Hak Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim”(Studi Putusan No. 0141/Pdt.P/2012/PA.Sby)
  477. Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)
  478. Kekuatan Hukum Pembagian Waris Melalui Akta Perdamaian Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata
  479. Penyelesaian Utang Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit Yang Objek Jaminannya Milik Pihak Ketiga
  480. Pendaftaran Tanah Milik Adat Menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang
  481. Analisis Hadhanah Pada Putusan Hadhanah Di Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2010-2012)
  482. Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  483. Perceraian Karena Li’an dan Akibat Hukum Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
  484. Aspek Hukum Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Dan Akibat Hukumnya
  485. Kajian Hukum Pengenaan BPHTB dan PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Transaksi BOT (Built Operate And Transfer)
  486. Analisa Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Dibawah Tangan Terhadap Hal-Hal Yang Tidak Diperjanjikan Secara Tegas
  487. Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional Di Kabupaten Serdang Bedagai
  488. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Yang Melakukan Peleburan (Studi Pada PT. Infinity Logistindo Indonesia)
  489. Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Praktek Gadai Saham Perseroan Terbatas Pada Bank
  490. Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak
  491. Perlindungan Hak Pemilik Merek Terdaftar Atas Produk AMDK Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
  492. Problematika Hukum Atas Pernyataan Putus Hubungan Antara Orangtua Angkat Dan Anak Angkat
  493. Tanggung Jawab Hukum Suami atau Istri Dalam Perceraian Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 209/Pdt.G/2007/PN.Mdn)
  494. Proses Penyidikan Di Kepolisian Terhadap Notaris Sebagai Saksi Atau Tersangka Dalam Tindak Pidana
  495. Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Antara Dinas Pendapatan Daerah Dengan Plaza Medan Fair
  496. Analisis HukumTerhadap Sita Jaminan Yang Diletakkan Di Atas Objek Hak Tanggungan Oleh Pengadilan
  497. Analisa Hukum Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan Di Propinsi Riau
  498. Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan
  499. Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh)
  500. Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan
  501. Status Kepemilikan Tanah Pemberian Orangtua kepada Anak Perempuan melalui Pauseang pada Masyarakat Batak Toba di Kec.Dolok Sanggul Kab.Humbang Hasundutan
  502. Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  503. Upaya Hukumwajib Pajak Badan Terhadap Hasil Pemeriksaan Pajak
  504. Analisa Kasus Atas Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 680 K/PDT/2009) Antara Aston Purba Dkk Melawan Patar Simamora Dan Gomar Purba
  505. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bank Pemerintah Setelah Menjadi PT (PERSERO) Studi Kasus PT. Bank Sumut Medan
  506. Analisis Hukum Terhadap Sita Jaminan Yang Diletakkan Di Atas Objek Hak Tanggungan Oleh Pengadilan
  507. PutusnyaPerkawinan Akibat Murtadnya Pasangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Medan)
  508. Kepatuhan Hukum Notaris/Ppat Di Kota Banda Aceh Terhadap Kewajiban Menyampaikan Spt Pph Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
  509. Analisis Hukum Atas Perbuatan Oknum Notaris Yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2601/Pid.B/2003/Pn.Mdn)
  510. Analis Yuridis, Atas Peran Dan Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II
  511. Eksistensi Perjanjian Gala (Gadai) Tanah Pertanian Pada Masyarakat Aceh Di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara
  512. Analisis Yuridis Pendaftaran Peralihan Hak Guna Bangunan Akibat Pewarisan Secara Ab Intestato Di Kota Medan
  513. Analisis Yuridis Terhadap Pembayaran Zakat Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan
  514. Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Astra Credit Company Di Medan (Studi Pada PT Astra Credit Company Cabang Medan)
  515. Analisis Hukum Terhadap Permohonan Pailit Atas Developer Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/PDT. SUS/2012 Tanggal 12 Juni 2012)
  516. Itsbat Nikah untuk melegalisasi Perkawinan (Studi Putusan PA. Stabat Nomor : 219/PDT.G/2011/PA.STB)
  517. Efektivitas Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 Di Dalam Persamaan Hak Mewaris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Batak Toba Perkotaan (Studi Di Kecamatan Medan Baru)
  518. Analisis Yuridis Penerapan Khi Dalam Penggantian Tempat Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
  519. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Telah Diterbitkan Sertipikatnya Atas Nama Pihak Lain (Study Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1022, Di Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara)
  520. Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa ( Studi Pada CV. Bintang Mandiri IN7 Wedding Organizer & Decoration Di Medan )
  521. Kedudukan Corporate Guarantee Sebagai Pihak Penjamin Debitur Utama Dalam Proses Kepailitan
  522. Status Kepemilikan Hak Cipta Arsitektur Yang Dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja (Suatu Penelitian Di Kota Medan)
  523. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Tsunami Di Aceh
  524. Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas
  525. Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penyerahan Anak Asuh Kepada Panti Asuhan (Suatu Penelitian pada Panti Asuhan Anak Yatim Muhammadiyah Cabang Gandapura Kabupaten Bireuen, Aceh)
  526. Kajian Penerima Fidusia Dengan Jaminan Giro Yang Tidak Didaftarkan Oleh Debitur Yang Wanprestasi
  527. Analisis Terhadap Keabsahan Putusan Perceraian Dan Pembagian Harta Bersama Yang Dikeluarkan Oleh Hakim Dari Negara Lain (Singapura) Terhadap Warga Negara Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 612 K/Pdt/2003), 2012
  528. Perjanjian Pemasangan Papan Reklame Antara PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising dengan PT.Samsung Elektronik Indonesia di Medan
  529. Tinjauan Yuridis Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Memorandum Of Understanding Antara PT. Matahari Anugerah Perkasa Dengan CV. Ponorogo Di Kota Medan.
  530. Pengangkatan Urang Bainduak Sebagai Salah Satu Bentuk Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Minangkabau : Studi Di Nagari Ampang Kuranji
  531. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan Purchasing Order, apabila debitur wanprestasi (Studi perjanjian kredit PT. Bank mandiri dengan PT. Era Bangun Jaya
  532. Kajian hukum terhadap Pengalokasian Lahan Untuk Fasilitas Umum diatas Hak Pengelolaan Untuk Kegiatan Perumahan (studi Pada Perumahan Plamo Garden dan Taman Harapan Indah di Kota Batam)
  533. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Kapal Berbendera Asing Di Batam
  534. Tinjauan Yuridis Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 607
  535. Perlindungan Hukum Atas Lambang Palang Merah Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Mere
  536. Analisis Yuridis Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Studi Pada PT. Adi Sarana Armada)
  537. Analisis Peningkatan Status Hak Dari Hak Pakai Yang Terikat Jaminan Di Atas Hak Pengelolaan Menjadi Hak Milik
  538. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Antara PT Jamsostek (Persero) Dengan Klinik Kesehatan Swasta Di Kota Binjai
  539. Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Atas Boedel Pailit Yang Sudah Dibebani Hak Tanggungan
  540. Legalitas Jual Beli Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat : Studi Pada Masyarakat Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir
  541. Analisis Yuridis Penerbitan Sertifikat Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kenderaan Bermotor Yang Mengalami Kemacetan Pembayaran (Studi Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Medan)”
  542. Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Melaksanakan Kewenangan Jabatannya melakukan Legalisasi
  543. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti-Plasma Antara PT. Boswa Megalopolis Dengan Masyarakat (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)
  544. Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/ Merek/ 2011/ PN.Niaga/Medan)
  545. Pengakuan Penguasaan Dan Pendudukan Tanah Tanpa Alas Hak Kepemilikan Yang Berakibat Sengketa: Studi Kasus Putusan MA NO. 2511K/PDT/1995 Tanggal 09 September 1997
  546. Penerapan Konsep Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
  547. Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Ar-Rahn Dengan Akad Al-Qardh Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Petisah
  548. Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Pengadilan Agama No : 887/PDT.G/2009/PA. MDN)
  549. Efektivitas dan Penerapan Kuasa dalam Akta Pengikatan/Perjanjian Jual Beli Atas Objek Tanah serta Keterkaitannya dengan Akta Kuasa Jual
  550. Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Pada PT. Toyo Kanetsu Indonesia (Studi Pada Kawasan Industri Batu Ampar, Batam)
  551. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru
  552. Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris
  553. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 981K/PDT/2009 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Medan No. 765
  554. Pemecahan Tanah Pertanian di bawah Batas Minimum Melalui Jual Beli Dikaitkan dengan Penerapan Landreform di Kabupaten Padang Lawas Utara
  555. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Dalam Perkawinan Siri Pada Masyarakat Adat Aceh Di Kecamatan Darul Imarah Mukim Daroy/Jeumpet Desa Garot Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
  556. Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Konflik Pertanahan Diareal Tanah Garapan (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
  557. Tinjauan Yuridis Hak Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama Dalam Pelelangan Boedel Kepailitan
  558. Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya
  559. Hambatan-Hambatan Hukum Dalam Penyelesaian Tanah Garapan Pada Areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia : Atas Adanya SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002
  560. Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Simangambat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012
  561. Analisis Yuridis Atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
  562. Tinjauan Yuridis Atas Tugas-Tugas Notaris Sebelum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Di Perbankan
  563. Perlindungan Hukum Pembeli Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Berdasarkan Alas Hak Yang Berasal Dari Surat Keterangan Camat (Analisis Kasus PTUN Nomor: 72/G.TUN/2005/PTUN-MDN)
  564. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia
  565. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Secara Cross Collateral (Studi Di PT. Bank Mandiri (Persero), TBK Cabang Medan Imam Bonjol
  566. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Pada Masyarakat Batak Toba Kristen Di Medan)
  567. Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan
  568. Tinjauan Yuridis Tentang Gadai Syariah (RAHN) Di Kantor Pegadaian Syariah Di Lhokseumawe
  569. Tinjauan Yuridis Penggunaan Formulir Akta Jual Beli Kapling Perumahan Oleh PPAT Di Kota Medan
  570. Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam
  571. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  572. Kode Etik Notaris Ditinjau Dari Perspektif Islam (Kajian Analisis Surat Al Baqarah Ayat 282)
  573. Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing
  574. Analisis Hukum terhadap Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen dalam Perseroan Terbuka (Studi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk)
  575. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Perusahaan Pembiayaan ( Leasing ) Atas Klaim Dari Tertanggung (Studi Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Dipo Star Finance Cabang Medan)
  576. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Doorsmeer Mobil (Studi Pada Doorsmeer Mobil PAC)
  577. Tinjauan Yuridis Tentang Gadai Syariah (RAHN) Di Kantor Pegadaian Syariah Di Lhokseumawe
  578. Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orangtua Angkat (Studi Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)
  579. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pada PT.Prudential Life Assurance Cabang Medan Mengenai Kecelakaan Patah Tulang
  580. Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 k/Pdt.Sus/2012 Antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika)
  581. Perbandingan Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Perjanjian Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  582. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar)
  583. Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Jenis High Speed Diesel Antara PT. Prayasa Indomitra Sarana Dengan PT. Buma Niaga Perkasa
  584. Kajian Hukum Atas Lelang Terhadap Barang Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Leasing (Studi Pada PT. Summit Oto Finance Cabang Medan)
  585. Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
  586. Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat Melakukan Pendaftaran Tanahwarisan : Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Stabat
  587. Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 k/Pdt.Sus/2012 Antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika)
  588. Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCs Dan CISG Serta KUH Perdata
  589. Dampak Perubahan Status Badan Usaha CV Menjadi Badan Hukum PT Terhadap Perjanjian Kredit Yang Sedang Berjalan (Studi Pada Bank BNI)
  590. Analisis Perbuatan Wanprestasi Pihak Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI NO. 1507 K/PDT/2010)
  591. Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Terkait Dengan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Cicilan
  592. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan
  593. Eksekusi Terhadap Gadai Deposito Berjangka Pada PT. Bank Yudha Bhakti Cabang Medan
  594. Analisis Yuridis Terhadap Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Ahli Waris Yang Beragama Non-Muslim)
  595. Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik
  596. Analisis Hukum Perlindungan Merek Asing Terhadap Tindakan Pendaftaran Secara Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 108/PK/PDT.SUS/2011)
  597. Tinjauan Yuridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan Kepada Bank yang Terkait Kasus Korupsi
  598. Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar
  599. Kewajiban Debitur Untuk Mengasuransikan Barang Agunan Dengan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Pemerintah Dan Swasta
  600. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Yang Berasal Dari Alas Hak Surat Pernyataan Yang Kemudian Dinyatakan Palsu (Studi Kasus MA NO. 1339/K/PDt/2009)
  601. Perkawinan Dengan Perempuan Yang Diceraikan Diluar Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)
  602. Rahasia Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Pidana
  603. Praktek Mawah Melalui Mudharabah Dalam Masyarakat Aceh
  604. Kajian Aspek Legal Pengenaan PPH Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan BPHTB Terhadap Transaksi Leasing Tanah Dan Bangunan”
  605. Analisis Yuridis Putusan Lembaga Adat Aceh Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Di Kota Banda Aceh
  606. Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)
  607. Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam
  608. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  609. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Diklaim Sebagai Milik Masyarakat Adat di Kabupaten Dairi
  610. Analisis Yuridis Pelaksanaan Jual Beli Bangunan Di Atas Tanah Yang Hak Guna Bangunannya Telah Berakhir Diatas Hak Pengelolaan Nomor 1/Petisah Tengah Yang Dikelola Pemerintah Kota Medan
  611. Problematika Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)
  612. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Margin Trading Dan Short Sales Di Pasar Modal
  613. Kajian Yuridis Hak Langgeh (Syuf’ah) Dalam Adat Masyarakat Aceh Di Kota Langsa
  614. Tanggung Jawab Pemeliharaan Dan Nafkah Anak Anak Dalam Hal Kedua Orang Tuanya Pisah Ranjang Di Kalangan Warga Negara Indonesia Yang Beragama Hindu
  615. Pilihan Bentuk Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Borongan Pembangunan Perumahan (Studi Pada Sengketa Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan Uni Arengka Garden Pekanbaru antara PT. Supra Uniland Utama dengan CV. Nuansa Citra Engineering)
  616. Tinjauan Yuridis Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam Atas Tanah Hasil Reklamasi (Studi Pada HPL Yang Dikelola Pemerintah Kota Batam)
  617. Tinjauan Yuridis Perjanjian Perceraian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Perjanjian Perceraian antara Misno-Ny. Eko Saryuningtyas dan Sudarman Soh-Dewi)
  618. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Al-Wakalah Pada Pembiayaan Warung Mikro Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan
  619. Akibat Hukum Dari Pemekaran Wilayah Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Pekanbaru
  620. Kekuatan Pembuatan Akta Otentik Yang Membatalkan Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 347/PDT.G/2012/PN-MDN)
  621. Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia Yang Dibuat Setelah Terbit PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Fidusia Elektronik
  622. Pelaksanaan Prinsip Iktikad Baik Pemegang Kartu Kredit Dikaitkan Dengan Perjanjian Jual Beli
  623. Akad Pembiayaan Istishna Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syari’ah Cabang Binjai
  624. Perlindungan Hukum Terhadap Bank Atas Konflik Alas Hak dari Hak Tanggungan (Study Kasus PN Medan Register No.113/Pdt.G/2006/PN/Medan Tanggal 01-03-2007)
  625. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur atas Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan.(Studi Putusan Mahkamah Agung, No.140 K/TUN/2011)
  626. Peranan, Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas
  627. Analisis Yuridis Pengurusan Harta Kekayaan Anak Angkat Dibawah Umur pada WNI Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2161 K/PDT/2011)
  628. Analisis Yuridis Tentang Pembubaran Dan Likuidasi (Penyelesaian) Atas Pailitnya Koperasi
  629. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Mantan Ayah Terhadap Anak Apabila terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor 132/Pdt.G/2011/PN.Mdn)
  630. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan atas Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang Berada di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Pakanbaru
  631. Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Bank Selaku Pemegang Hak Tanggungan Atas Berakhirnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (Hpl) Yang Menjadi Objek Jaminan (Studi : Pt Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan Diponegoro)
  632. Analisis Yuridis Tentang Pembubaran Dan Likuidasi (Penyelesaian) Atas Pailitnya Koperasi
  633. Analisa Hukum Penetapan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1229/Pdt.G/2010/PA/Mdn)
  634. Analisis Penyelesaian Perselisihan Kontrak Akibat Keterlambatan Pembayaran (Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar Antara PKS Kwala Sawit PTPN II Dengan Rekanan/Pemasok)
  635. Perjanjian Penggunaan Rooftop antara Perusahaan Telekomunikasi dengan Pemilik Bangunan di Kota Medan
  636. Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Masyarakat Tionghoa di Kota Medan
  637. Problematika Produk Hukum Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT/S) dalam Melaksanakan Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat
  638. Problematika Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Melalui Ajudikasi Pasca Bencana Tsunami Di Kota Banda Aceh
  639. Analisis Yuridis Faktor Penghambat Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Melindungi Kreditur (Studi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero), Tbk Balai Kota Medan)
  640. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Tanjung Balai
  641. Keabsahan Akta Hibah yang Ditandatangani dalam Keadaan Sakit Fisik
  642. Kedudukan Anak Angkat Perempuan Terhadap Harta Warisan Di Kalangan Etnis Tionghoa Suku Hainan Di Kota Medan
  643. Tinjauan Yuridis Pembatalan Pernikahan Akibat Menggunakan Dokumen/Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 776/Pdt.G/2009/PA/Mdn)
  644. Kajian Yuridis Terhadap Beralihnya Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
  645. Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-hatian Direksi Dalam Perjanjian Kerja Sama Untuk Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Penelitian PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan)
  646. Penyelesaian Sengketawali Adhal Dan Kaitannya Dengan Keabsahan Perkawinan (Studi Terhadap Penetapan No. 215/PDT.P/2011/P.A.Jakarta Selatan)
  647. Analisis Yuridis Tentang Pembubaran Dan Likuidasi (Penyelesaian) Atas Pailitnya Koperasi
  648. Analisis Hukum Atas Perbuatan Oknum Notaris yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn)
  649. Pelaksanaan Eksekusi Diatas Hak Pengelolaan (HPL) NO. 3 Milik PT. Kawasan Industri Medan (PERSERO) (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali No. 94 PK/PDT/2004).

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Print Friendly

tags for the article:

judul tesis kenotariatan (2)
Contoh Judul2 Tesis Kenotariatan

Leave a Reply