Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan perbankan nasional yang baik serta pengawasan perbankan nasional yang diperketat sangat menunjang keberhasilan kinerja perbankan itu sendiri. Mengelola suatu bank sangat berbeda dengan mengelola usaha industri, baik dari segi jenis produk yang ditawarkan maupun dari segi waktu penawarannya beberapa jenis produk yang agak memiliki persamaan dalam mengelola lembaga keuangan adalah perusahaan seperti asuransi atau perusahaan leasing. Dalam mengelola perbankan harus dilakukan secara profesional, sehingga dapat memperoleh keuntungan terus menerus, seperti tujuan utama bank didirikan. Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerja keras dari manajemen bank dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank tidak hanya dibutuhkan atau bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam proses intermediasi, dana yang dikerahkan atau dimobilisasi oleh suatu bank selanjutnya akan disalurkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor ekonomi yang produktif. Kegiatan bank ini tentu saja akan meningkatkan investasi, produksi, serta konsumsi barang dan jasa yang berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Sementara itu, perbankan juga sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter akan sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan stabilitas sektor perbankan.

Melihat peran perbankan yang sangat strategis tersebut, maka kesehatan dan stabilitas perbankan menjadi sesuatu yang sangat vital. Bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan kebutuhan suatu perekonomian yang ingin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kesehatan dan stabilitas perbankan akan sangat akan sangat berpengaruh terhadap pasang surut suatu perekonomian. Sebagai gambaran, dengan terganggunya fungsi intermediasi perbankan setelah terjadinya krisis perbankan di Indonesia, antara lain telah mengakibatkan melambatnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa bulan terakhir ini, dikutip dari tajuk rencana Suara Merdeka Online (3 Maret 2006), apa yang terjadi di dua bank BUMN terbesar, yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI, merupakan indikasi tentang penurunan kinerja perbankan nasional. Hal itu disebabkan Bank Indonesia (BI) menetapkan kedua bank tersebut sebagai bank dalam pengawasannya. Hal ini dirasa memprihatinkan karena gangguan yang terjadi pada perbankan merupakan indikator penurunan kondisi makro ekonomi. Gangguan yang terjadi pada makro ekonomi akan berdampak pada kinerja perbankan dan selanjutnya penurunan kinerja bank akan berdampak pula pada kelancaran kegiatan ekonomi khususnya sektor riil. Bagaimanapun sebuah sistem perekonomian, apalagi di Indonesia, tak bisa dilepaskan dari fundamen yang satu ini.

Salah satu faktor yang menyebabkan kedua bank itu diawasi adalah kenaikan Non Performing Loan (NPL) alias kredit bermasalah. Menurut patokan BI, dikutip dari Harian Bisnis Indonesia (3 Agustus 2006), angka NPL adalah sebesar 5 %, sedangkan kenyataannya kredit bermasalah di Bank Mandiri per Juni 2006 26,25 % (gross) dan 14,74 % (net), Bank BNI di bulan yang sama 16,58 % (gross) dan 11,25 % (net). Apapun penyebabnya, kenaikan NPL merupakan indikasi penting untuk melihat kondisi perbankan. Dan kenaikan yang begitu tinggi menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi. Problem yang dihadapi perbankan khususnya bank BUMN tidak terbatas pada kenaikan NPL, tetapi juga penurunan laba sebagai konsekuensinya.

Menurut Pradjoto, pengamat hukum perbankan (Info Bank No. 325 edisi April 2006), secara subjektif kenaikan NPL terutama disebabkan oleh tidak bekerjanya proses pemberiaan kredit dengan baik karena prinsip manajemen resiko (risk management) maupun four eyes principle tidak dijalankan dengan sepatutnya. Tidak bekerjanya prinsip tadi lagi-lagi karena faktor manusia yang lebih tunduk pada kekuasaan yang melekat pada dirinya. Bukannya tunduk pada sistem yang mengendalikan kekuasaan tadi. Akibatnya, yang bekerja bukanlah sistem perbankan, melainkan selera pejabat bank.

Masalah-masalah di atas akhirnya menyebabkan fungsi intermediasi perbankan menjadi kurang optimal. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom mengatakan, hingga Mei 2006, industri perbankan hanya menyalurkan kredit baru Rp.14,2 triliun, sehingga total outstanding Rp.746,7 triliun. Posisi itu hanya pertumbuhan 2,4% atau masih sangat jauh dari target akhir tahun 18% – 20% (Harian Bisnis Indonesia, 8 Agustus 2006). Salah satu hambatan fungsi intermediasi dikarenakan kekhawatiran para bankir bank-bank papan atas itu atas perlakuan berbeda dengan bank swasta terkait penanganan kredit bermasalah. Bankir bank pemerintah khawatir kredit bermasalah dapat menyeret mereka dituding melakukan tindak pidana dan perdata mengacu pada pasal 4 Undang-Undang No.19/2003 tentang BUMN yang menyertakan kredit bank “pelat merah” sebagai piutang negara.

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Akhir-akhir ini, perdebatan mengenai perlunya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara/Daerah semakin keras. Akan tetapi setelah ada fatwa dari Mahkamah Agung mengenai definisi “kekayaan negara yang dipisahkan” mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka hal itu menjadi momentum bagi Presiden untuk merevisi PP No. 14 Tahun 2005 dengan meneken PP No. 33 Tahun 2006 agar kinerja BUMN, terutama bank-bank BUMN segera membaik terkait dengan penyelesaian NPL yang tinggi tersebut (Republika, 6 September 2006).

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang BUMN ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Selanjutnya, pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Bagi BUMN sektor perbankan, hadirnya revisi PP Nomor 14 tahun 2005 dimaksudkan untuk memuluskan restrukturisasi piutang, sehingga bank BUMN merasa adanya perlakuan (level of playing field) yang sama dengan bank-bank swasta lain dalam penanganan kredit bermasalah. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan, Marwanto Harjowiryono, dalam siaran persnya (detikcom, 10 Oktober 2006), menyatakan bahwa dengan adanya PP No. 33/2006 pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan perusahaan negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme korporasi. Namun demikian, setiap keputusan yang diambil, termasuk penghapusan piutang BUMN harus melalui persetujuan RUPS. Hal ini diharapkan akan memberikan pengaruh positif peningkatan kinerja bank BUMN dalam menjaga tingkat kesehatannya dan juga dalam melakukan fungsi intemediasinya.

Dampak dari fungsi intermediasi yang kurang optimal menyebabkan laba pada bank-bank pada akhirnya juga ikut turun. Menurut keterangan Direktur Utama Bank BNI Sigit Pramono, yang diambil dari BUMN Online (8 Agustus 2006), bank yang dipimpinnya harus mengalami penurunan laba 49% pada 2005 dibanding tahun sebelumnya akibat dari kondisi perekonomian yang memburuk dan kredit bermasalah yang meningkat. Hal yang demikian juga dialami oleh Bank Mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu, bank dengan asset terbesar itu mulai menunjukkan kondisi perbaikan dengan perolehan laba sebesar Rp. 815 Miliar sepanjang semester I tahun 2006, dimana hal ini meningkat sedikit dibanding periode yang sama tahun 2005 yang hanya Rp. 616 Miliar. Oleh karena itu, diperlukan penanganan segera atas kredit bermasalah agar laba bank di masa mendatang bisa semakin meningkat dari tahun ke tahun, bukan malah sebaliknya.

Untuk memprediksi laba pada bank-bank BUMN tersebut di atas, dapat menggunakan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas dari bank-bank tersebut. Hal tersebut tercakup dalam penilaian tingkat kesehatan bank dalam analisis CAMELS (Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk) yang sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Karena penelitian ini lebih menekankan pada aspek rentabilitas, maka variabel penelitian yang diangkat lebih banyak pada rasio rentabilitas tersebut. Adapun variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yang mencerminkan ketiga rasio di atas yaitu variabel CAR, ROA, ROE, OER dan LDR. Rasio CAR mencerminkan aspek solvabilitas, rasio ROA, ROE dan OER mencerminkan aspek rentabilitas, dan rasio LDR mencerminkan aspek likuiditas.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul ” Analisis Rasio Keuangan Terhadap Prediksi Laba Pada Bank-Bank BUMN yang Listing di BEJ Tahun 2003 – 2005 “.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti antara lain :

  1. Apakah rasio keuangan yang terdiri atas Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Operating Efficiency Ratio (OER) dan Loan Deposit Ratio (LDR) berpengaruh terhadap prediksi laba, baik secara simultan maupun secara parsial, pada bank-bank BUMN yang listing di BEJ Tahun 2003-2005 ?
  2. Dari rasio keuangan tersebut, manakah yang dominan berpengaruh terhadap prediksi laba pada bank-bank BUMN yang listing di BEJ Tahun 2003-2005?

Print Friendly
ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP PREDIKSI LABA PADA BANK – BANK BUMN YANG LISTING DI BEJ TAHUN 2003-2005

Leave a Reply