Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004: 110). Tujuan utama pembangunan ekonomi ini, selain untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kondisi ini, menghadapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik lokal (daerah) secara tepat. Sebab, perbedaan kondisi daerah akan membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang akan diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya (Arsyad, 1999).

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Kesenjangan antar daerah sering kali menjadi permasalahan serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber yang di miliki. Di samping itu, banyak investor dan penanam modal yang lebih ingin menanamkan modalnya pada suatu daerah yang telah terpenuhi fasilitasnya, karena dengan berbagai pertimbangan, termasuk dalam menunjang kemudahan usahanya. Sehingga, bagi daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas-fasilitas tersebut dimungkinkan akan relatif lebih tertinggal. Alhasil, akan menyebabkan kesenjangan antar daerah yang semakin besar, yang akan berdampak pula terhadap tingkat pendapatan antar daerah tersebut.

Selain itu, tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru adalah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besarlah cara yang pada saat itu di anggap paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi. Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada efek “cucuran kebawah”, pada awalnya pemerintahan pada masa itu memusatkan pembangunan hanya di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang, dan hanya di Jawa atau Jakarta pada khususnya, karena pada saat itu semua kreteria itu ada pada daerah ini. Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa efek “cucuran kebawah” tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat (Tambunan, 2003: 177). Sebagai hasilnya, pesatnya pembangunan selama seperempat abad terakhir (sebelum terjadi krisis) ternyata masih meninggalkan dominasi pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada selama ini, terutama Jakarta dan sekitarnya (Jabotabek) (Basri, 2002: 169). Pesatnya perekonomian daerah-daerah ini tidak lepas dari kontribusi sektor industri pengolahan dalam menopang lebih dari 50% kegiatan ekonomi setiap daerah per tahunnya (Kompas, 2001). Kegiatan ekonomi yang menyita lebih dari 50% potensi ekonomi daerah setempat, akan memberikan peran yang tidak sedikit dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah (Kompas, 2001) dalam wilayah Jabotabek. Kondisi ini, jika berlangsung terus-menerus akan berakibat pada terjadinya perbedaan tingkat pembangunan yang akan membawa dampak kepada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin besar (Kuncoro, 2004: 128). Ini semua mengindikasikan bahwa jika dilihat indikator PDRB kondisi kesenjangan ini sudah sedemikian parah.

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp350ribu Rp300ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat pertumbuhan PDRB antar propinsi di Jawa berdasarkan atas harga konstan 1993 selama periode 1998-2001, menunjukkan bahwa pada awal tahun 1998 atau setelah adanya krisis, tingkat pertumbuhan PDRB di Jawa mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -12,20%. Sebagai dampak awal krisis ekonomi, pertumbuhan negatif ini juga berlaku bagi semua propinsi yang ada di Jawa.

Propinsi Jawa Barat adalah propinsi yang mengalami perumbuhan negatif paling tinggi yaitu sebesar -17,57% dan Propinsi DI Yogyakarta adalah propinsi dengan pertumbuhan negatif yang paling rendah, sebesar -11,18%. Walaupun demikian, pada tahun 2001 perekonomian Pulau Jawa mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,69%, dengan pertumbuhan rata-rata di kelima propinsi yaitu sebesar 3,49%.

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Jawa Atas Harga Konstan 1993

Menurut Propinsi, 1998-2001 (Juta Rupiah)

 

Sumber : PDRB menutut Propinsi, BPS Yogyakarta, diolah.

 

Pada tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa dampak krisis ekonomi ini lebih besar melanda pada propinsi yang relatif lebih maju perekonomiannya, seperti: Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Jawa Timur. Dimana, maju pesatnya perekonomian sangat mempengaruhi tingkat pembangunan pada suatu daerah.

Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak kepada perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan pendapatan regional antar daerah semakin besar. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001“.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah :

  1. Seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada periode tahun 1998-2001.
  2. Seberapa besar tingkat kesenjangan pendapatan dalam dan antar propinsi di Jawa pada periode tahun 1998-2001.
  1. Apakah hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Jawa pada periode tahun 1998-2001.
  2. Bagaimana korelasi antara pertumbuhan PDRB dengan kesenjangan pendapatan regional di Jawa pada periode tahun 1998-2001.

 

 

Print Friendly
Analisis Kesenjangan Pendapatan Regional di Jawa Periode Tahun 1998-2001

Leave a Reply