Referensi Jurnal Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini masyarakat sedang mengalami tekanan ekonomi yang berat akibat melambungnya tingkat inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Oktober tahun lalu. Menurut Bank Indonesia kenaikan itu menyebabkan timbulnya Inflasi Administered Prices yaitu Inflasi yang disebabkan oleh shocks berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka inflasi bulanan pada Oktober  2005  yang  mencapai  8,7%,  padahal  sebelumnya  inflasi  bulanan  hanya sebesar 0,69% dan 0,55% pada bulan September dan Agustus 2005 seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.1

Inflasi Bulanan

Sumber: BPS

Inflasi bulanan yang tinggi tersebut memicu inflasi tahunan hingga titik 17 % lebih sehingga harus memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga 12,75 % guna mengendalikan inflasi. Seperti   kita   tahu   Inflasi   adalah   kecenderungan   dari   harga-harga   untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Nilai inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tak ayal lagi hal ini sangat memberatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah yang pendapatannya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhannya. Belum lagi adanya kebutuhan dana tambahan seperti kebutuhan berobat, biaya sekolah, modal usaha dan sebagainya. Salah satu golongan masyarakat yang harus memikul beban inflasi yang tinggi ini adalah para pensiunan. Apalagi dengan tipe pensiunan yang berusia lanjut dan memiliki uang pensiun yang jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan besar gaji ketika mereka masih dinas, padahal masih banyak dari mereka yang masih harus menanggung  kehidupan  keluarganya.  Kondisi  ini  menyebabkan  para  pensiunan sangat rentan terhadap defisit anggaran. Karena itu mereka dituntut untuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi menurut survei BPS kebutuhan hidup minimum akan meningkat seiring naiknya tingkat inflasi. Saat ini inflasi tahunan sudah menembus angka 17 % lebih, sehingga dapat dipastikan kebutuhan hidup masyarakat akan naik pula termasuk kebutuhan hidup para pensiunan.

Banyak sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pensiuanan untuk  menutupi  defisit  anggarannya  seperti  BPR,  pegadaian,  bank  dan  lain-lain. Tetapi untuk mendapatkan kredit secara konvensional tersebut mereka harus menyerahkan barang jaminan dengan resiko harus kehilangan barang tersebut apabila tidak mampu melunasi kreditnya. Namun khusus bagi pensiunan terdapat kredit cepat tanpa barang jaminan yang dapat dimanfaatkan.

Kredit pensiun adalah kredit yang diberikan kepada pensiunan atau jandanya yang menerima uang pensiun secara tetap setiap bulannya. Pensiunan ini meliputi Pensiunan PNS/Pensiunan Pekerja BUMN/BUMD/Swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun/Pensiunan TNI/POLRI.

Kredit pensiun dapat dipergunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif.  Prosedur pengajuan kredit pensiun cukup sederhana dan mudah serta cepat.  Jangka waktu kredit antara 1 sampai 4 tahun sesuai dengan usia pada saat pengajuan kredit dan dilakukan angsuran secara tetap setiap bulannya  dengan  maksimum  besarnya  angsuran  80%  dari  take  home  pay hasil pensiun.

kredit ini dapat direalisasikan dengan proses cepat dengan hanya memberikan hak kepada bank untuk melakukan pemotongan uang pensiun untuk cicilan pelunasan setiap  bulannya.  Pensiunan hanya diwajibkan menyerahkan  surat  keputusan pensiunan kepada bank yang bersangkutan sebagai bukti penyerahan wewenang pemotongan tersebut.

Namun sebenarnya faktor sosial ekonomi apa yang mempengaruhi besar permintaan jumlah kredit pensiun? Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor sosial  ekonomi  apa  saja  yang  mempengaruhi  permintaan  jumlah  kredit  pensiun dengan melakukan penelitian pada nasabah kredit pensiun di BRI Cabang Sidoarjo. Alasan melakukan penelitian di Sidoarjo adalah karena penulis mengenal daerah tersebut  sehingga lebih mudah dalam melakukan penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

  1. Faktor  sosial  ekonomi  apa  saja  yang  mempengaruhi  permintaan  kredit pensiun pada BRI Cabang Sidoarjo?
  2. Faktor sosial ekonomi mana yang dominan mempengaruhi permintaan kredit pensiun pada BRI Cabang Sidoarjo?

Tulisan terkait:

tags for the article:

Jurnalskripsi.com » Analisis Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pensiun (Studi Kasus Pada BRI Cabang Sidoarjo)

Skripsi Lengkap (bab 1-5 dan daftar pustaka) untuk judul diatas bisa dimiliki segera dengan mentransfer dana Rp300ribu Rp200ribu. Setelah proses pembayaran selesai skripsi dalam bentuk file/softcopy langsung kita kirim lewat email kamu pada hari ini juga. Layanan informasi ini sekedar untuk referensi semata. Kami tidak mendukung plagiatisme.

Cara pesan: Telpon kami langsung atau ketik Judul yang dipilih dan alamat email kamu kirim ke 0817-273-509 atau 0274-9300600

Kami akan selalu menjaga kepercayaan Anda!

Comments are closed.